JurnalPatroliNews – Jakarta – Dampak krisis iklim kian nyata di Indonesia. Fenomena cuaca ekstrem, banjir besar di berbagai wilayah, kualitas udara memburuk, hingga persoalan sampah menjadi tantangan serius yang harus segera diatasi. Namun, pemanfaatan energi terbarukan sebagai solusi transisi energi dinilai masih jauh dari optimal.
Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno menilai hambatan utama terletak pada tataran kebijakan. Menurutnya, terdapat tiga hal mendasar yang belum berjalan baik, yakni koordinasi, kejelasan, dan konsistensi kebijakan.
Ia mencontohkan, dalam urusan ekonomi karbon, pelaku usaha harus berhadapan dengan banyak pintu birokrasi—mulai dari empat kementerian koordinator hingga 12 kementerian teknis. “Kondisi ini jelas menyulitkan. Jika Indonesia ingin menjadi pemain global di sektor iklim sebagaimana dicanangkan Presiden Prabowo, maka perlu langkah luar biasa,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (13/10/2025).
Untuk menjawab masalah tersebut, Eddy yang juga Wakil Ketua Umum PAN, mengusulkan pembentukan lembaga khusus atau bahkan kementerian baru yang memiliki mandat lintas sektor guna mengatur koordinasi kebijakan iklim dan transisi energi. Menurutnya, satu otoritas tunggal akan membuat arah kebijakan lebih terintegrasi dan menunjukkan keseriusan Indonesia menghadapi era krisis iklim, bukan sekadar perubahan iklim biasa.
“Kita sudah tidak lagi berada di tahap climate change, melainkan climate crisis. Situasi ini memerlukan pendekatan darurat, sistematis, dan harus ditempatkan sebagai prioritas utama,” tegas Eddy.
Selain usulan kelembagaan, ia juga menekankan pentingnya percepatan pembentukan regulasi. Saat ini DPR bersama pemerintah sedang membahas empat rancangan undang-undang strategis, yaitu RUU Energi Terbarukan, RUU Ketenagalistrikan, RUU Migas, serta RUU Pengelolaan Perubahan Iklim.
Khusus RUU Pengelolaan Perubahan Iklim, yang merupakan inisiatif Fraksi PAN, sudah tercantum dalam Prolegnas Prioritas 2026 dan ditargetkan dapat disahkan tahun depan.
“Jika regulasi diperkuat dan koordinasi diperbaiki, maka Indonesia bisa mempercepat transisi energi sekaligus mempertegas peranannya dalam komitmen global melawan krisis iklim,” pungkasnya.
