JurnalPatroliNews – Jakarta – Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Sabtu (2/11/2025) mengancam akan mengerahkan pasukan militer ke Nigeria apabila pemerintah negara tersebut tidak segera menindak pelaku pembunuhan terhadap umat Kristen. Trump juga menyatakan siap menghentikan seluruh bantuan dan asistensi AS untuk Nigeria jika tidak ada langkah konkret.
Melalui unggahan di platform Truth Social, Trump menulis bahwa ia telah memerintahkan Departemen Pertahanan AS untuk bersiap menghadapi kemungkinan aksi militer cepat.
“Jika Amerika Serikat mengirimkan pasukan, mereka akan bertempur dengan senjata api untuk membasmi teroris Islam yang melakukan kekejaman mengerikan ini,” tulis Trump.
Meski demikian, Trump tidak menyertakan bukti spesifik terkait laporan kekerasan terhadap umat Kristen di Nigeria. Dalam pernyataannya, ia bahkan menyebut Nigeria sebagai “negara tercela” dan memperingatkan pemerintah di Abuja agar segera bertindak.
“Jika kita menyerang, serangannya akan cepat, kejam, dan manis, seperti para preman teroris menyerang umat Kristen yang kita sayangi,” tambahnya.
Hingga kini, pemerintah Nigeria belum memberikan tanggapan resmi atas ancaman tersebut. Gedung Putih juga menolak berkomentar mengenai kemungkinan waktu pelaksanaan aksi militer.
Sementara itu, Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth menulis di platform X bahwa “Departemen Perang sedang bersiap untuk bertindak” dan menuntut Nigeria segera melindungi umat Kristen. “Jika tidak, kami akan membunuh teroris Islam yang melakukan kekejaman mengerikan ini,” tulisnya.
Ancaman Trump muncul sehari setelah pemerintahannya kembali memasukkan Nigeria ke dalam daftar “Negara yang Menjadi Perhatian Khusus” karena dugaan pelanggaran kebebasan beragama. Negara lain dalam daftar tersebut antara lain China, Myanmar, Korea Utara, Rusia, dan Pakistan.
Menanggapi hal itu, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu membantah tuduhan intoleransi beragama dan menegaskan komitmen pemerintahnya terhadap kebebasan beragama serta keberagaman nasional.
“Karakterisasi Nigeria sebagai negara intoleran terhadap agama tidak mencerminkan realitas kami,” ujar Tinubu.
“Pemerintah telah berupaya konsisten melindungi kebebasan berkeyakinan bagi seluruh warga,” lanjutnya.
Kementerian Luar Negeri Nigeria juga menyampaikan bahwa pihaknya akan terus memerangi ekstremisme kekerasan dan berharap hubungan diplomatik dengan Washington tetap terjaga.
“Nigeria akan terus membela semua warga negara tanpa memandang ras, keyakinan, atau agama,” bunyi pernyataan resmi kementerian tersebut.
Amerika Serikat diketahui telah mengurangi kehadiran militernya di Afrika Barat dalam beberapa tahun terakhir, setelah menarik sekitar 1.000 tentaranya dari Nigeria pada tahun lalu. Saat ini, pangkalan militer terbesar AS di benua Afrika berada di Djibouti, dengan lebih dari 5.000 personel.
Nigeria sendiri merupakan negara dengan populasi besar yang terdiri dari berbagai kelompok agama, termasuk Kristen, Islam, dan kepercayaan tradisional. Namun, kekerasan antarkelompok masih sering terjadi, terutama akibat aksi ekstremis seperti Boko Haram dan afiliasinya, yang telah menewaskan puluhan ribu orang dalam 15 tahun terakhir.
Langkah Trump menuai dukungan dari sejumlah anggota Kongres AS, termasuk Ketua Komite Alokasi Anggaran DPR, Tom Cole. RUU anggaran pertahanan tahun fiskal 2026 bahkan mencantumkan peningkatan dana untuk program kebebasan beragama internasional serta dukungan bagi komunitas korban kekerasan di Nigeria.
Kendati demikian, penunjukan Nigeria sebagai negara yang menjadi perhatian khusus tidak serta-merta memicu sanksi, namun membuka peluang bagi tindakan diplomatik dan ekonomi tambahan dari Washington.
