JurnalPatroliNews | Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah tegas menyusul kasus keracunan makanan yang diduga berkaitan dengan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kepala dapur yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan layanan tersebut resmi dicopot, sementara operasional dapur dihentikan sementara hingga proses investigasi selesai.
Kepala BGN Sudaryono menyatakan keputusan tersebut diambil sebagai bentuk tanggung jawab sekaligus evaluasi terhadap standar keamanan pangan dalam pelaksanaan Program MBG.
“Ini merupakan persoalan yang sangat serius. Kepala dapur sudah kami suspend dan langsung kami copot,” ujar Sudaryono usai mengikuti rapat koordinasi di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Kamis (6/8/2026).
Menurutnya, penghentian sementara operasional dapur tidak akan mengganggu penyaluran makanan kepada para penerima manfaat.
BGN telah menyiapkan skema distribusi alternatif dengan memanfaatkan dapur penyelenggara lain yang berada di sekitar lokasi agar layanan Program MBG tetap berjalan.
“Yang dihentikan sementara adalah operasional dapurnya. Bukan berarti siswa tidak menerima makanan. Kebutuhan mereka tetap dipenuhi melalui dapur lain di sekitar lokasi,” jelasnya.
Ketika kembali ditanya mengenai status Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang mengelola dapur tersebut, Sudaryono menegaskan pejabat yang bersangkutan telah diberhentikan dari jabatannya.
“Sudah kami copot,” tegasnya.
Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan hasil pemeriksaan laboratorium terhadap kasus dugaan keracunan makanan yang terjadi dalam pelaksanaan Program MBG di Semarang dan Papua.
Berdasarkan hasil uji laboratorium, sejumlah sampel makanan dinyatakan mengandung bakteri Escherichia coli (E.Coli).
Menurut Budi, Kementerian Kesehatan segera menerjunkan tim investigasi setelah menerima laporan mengenai insiden tersebut.
Pemeriksaan laboratorium telah selesai dilakukan dan hasilnya menjadi bahan evaluasi bersama Badan Gizi Nasional guna memperkuat sistem pengawasan keamanan pangan.
“Begitu ada laporan keracunan, tim Kementerian Kesehatan langsung turun ke lapangan. Hasil laboratorium menunjukkan terdapat beberapa sampel makanan yang mengandung bakteri E.Coli,” ujar Budi.
Kasus tersebut menjadi perhatian pemerintah dalam memperkuat tata kelola Program Makan Bergizi Gratis yang kini terus diperluas jangkauannya di berbagai daerah.
Selain melakukan evaluasi terhadap penyelenggara dapur, pemerintah juga memperkuat pengawasan terhadap proses pengolahan makanan, distribusi, hingga penerapan standar higiene dan sanitasi untuk meminimalkan risiko kejadian serupa di masa mendatang.
BGN menegaskan bahwa keselamatan dan kesehatan penerima manfaat menjadi prioritas utama sehingga setiap dugaan pelanggaran terhadap standar keamanan pangan akan ditindak sesuai ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, investigasi terhadap penyebab pasti insiden keracunan masih terus berlangsung sebagai dasar penentuan langkah lanjutan, baik dari aspek teknis maupun administratif.
Komentar