JurnalPatroliNews – Bandung- Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengintegrasikan kebijakan lintas sektor untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas, khususnya yang melibatkan angkutan barang hasil tambang.
Langkah ini mencakup penataan operasional kendaraan, peningkatan kualitas infrastruktur, serta reformasi sistem pengujian kendaraan bermotor.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa keselamatan lalu lintas kini menjadi isu yang lebih mendesak dibandingkan bencana alam.
“Korban meninggal akibat kecelakaan lalu lintas di Jawa Barat mencapai lebih dari 3.300 orang, jauh lebih tinggi dibandingkan korban bencana alam yang tercatat sebanyak 74 orang,” ujar Dedi dalam Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor dan Pengendalian Operasional Angkutan Barang Hasil Tambang di Gedung Sate, Bandung, Kamis (6/11/2025).
Untuk mempercepat penanganan insiden di jalan, Pemprov Jabar tengah menyiapkan pos layanan jalan terpadu yang dilengkapi dengan mobil derek, mobil pemadam, kendaraan patroli penerangan jalan umum (PJU), serta tim medis dan keamanan.
Di sisi regulasi, Pemprov Jabar akan memperketat penertiban terhadap truk over dimension and over loading (ODOL). Mulai 2026, sistem uji kelayakan kendaraan (KIR) akan dialihkan ke bengkel resmi yang memiliki sertifikat kelaikan kendaraan.
“Jika kecelakaan terjadi akibat kendaraan tidak laik jalan, maka bengkel yang mengeluarkan sertifikat juga harus bertanggung jawab,” kata Dedi.
Audit menyeluruh terhadap perusahaan angkutan darat juga akan dilakukan bekerja sama dengan Organisasi Angkutan Darat (Organda) Jawa Barat. Pemerintah ingin memastikan seluruh armada beroperasi sesuai standar keselamatan. “Tidak boleh lagi ada kendaraan kanibal yang berubah karoseri tanpa standar. Semua harus tertata dan dapat diawasi,” ujarnya.
Terkait infrastruktur, Pemprov Jabar menetapkan pembangunan jembatan dan standarisasi kualitas jalan sebagai prioritas.
Berdasarkan data kelayakan yang dimiliki, sebagian besar jembatan di Jawa Barat berada dalam kondisi kurang ideal. Pemerintah akan mempercepat pembangunan jembatan baru dan rehabilitasi jalan di seluruh wilayah.
Standar kualitas jalan juga akan disesuaikan dengan karakter wilayah dan fungsinya, seperti kawasan pegunungan, pertanian, industri, dan pesisir. Khusus untuk kawasan industri, jalan akan ditingkatkan menjadi jalan premium dengan tiga hingga empat lajur guna mendukung kelancaran logistik dan keselamatan lalu lintas.
“Jalan di wilayah industri akan kami tingkatkan kualitasnya. Jumlah lajurnya lebih banyak dan ketahanan jalannya pun lebih baik,” kata Dedi.
Langkah-langkah ini diharapkan dapat menekan angka kecelakaan lalu lintas secara signifikan dan menciptakan sistem transportasi yang lebih aman dan tertata di Jawa Barat.
