JurnalPatroliNews – Jakarta – Universitas Paramadina melalui Paramadina Graduate School of Diplomacy, bekerja sama dengan Indian Space Association (ISpA) dan South ASEAN International Advocacy & Consultancy (SAIAC), menggelar diskusi publik bertajuk “Equitable and Access to Space and Satellite” di Kampus Universitas Paramadina, Trinity Tower Lantai 45, Jakarta, Jumat (7/11/2025).
Kegiatan ini mempertemukan akademisi, diplomat, dan praktisi dari Indonesia dan India untuk membahas isu strategis mengenai keadilan akses terhadap ruang angkasa dan teknologi satelit di kawasan Asia.
Wakil Rektor Bidang Mutu dan Kerja Sama Universitas Paramadina, Prof. Dr. Iin Mayasari, menegaskan bahwa ruang angkasa kini menjadi domain strategis kelima setelah darat, laut, udara, dan siber.
Menurutnya, pengelolaan ruang angkasa harus dilakukan secara kolaboratif antara pemerintah, industri, dan akademisi.
“Ruang angkasa bukan sekadar simbol kemajuan teknologi, tetapi juga fondasi kedaulatan dan keselamatan nasional,” ujarnya.
Presiden SAIAC Chair sekaligus pendiri ThinkGroup Asia, Shaanti Shamdasani, menyoroti pentingnya literasi ruang angkasa di kalangan publik dan media. Ia menyebut ketimpangan akses antara negara maju dan berkembang harus dijawab melalui kerja sama internasional berbasis keadilan dan kesetaraan.
Sebagai pembicara utama, Direktur Jenderal Indian Space Association (ISpA), Lt. Gen. A.K. Bhatt, memaparkan perjalanan panjang India dalam membangun program antariksa nasional.
“Fokus kami selalu sederhana: bagaimana teknologi antariksa dapat membantu kehidupan rakyat, bukan sekadar mencapai planet lain,” ungkapnya.
India, kata Bhatt, dengan anggaran terbatas mampu mendaratkan wahana di kutub selatan bulan dan menumbuhkan ratusan startup ruang angkasa.
Ia menegaskan pentingnya kolaborasi lintas kawasan Asia Selatan dan Asia Tenggara agar kemajuan ekonomi ruang angkasa dapat dirasakan bersama.
Pendiri Indian Aerospace and Defence News (IADN), Shantanu K. Bansal, menambahkan bahwa media memiliki peran penting dalam membangun kesadaran publik tentang isu antariksa melalui jurnalisme sains yang berbasis data.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesian Space Agency (INASA) – BRIN, Prof. Dr. Erna Sri Adiningsih, memaparkan arah kebijakan ruang angkasa nasional, termasuk pentingnya pengelolaan space debris dan peningkatan space situational awareness.
Menutup diskusi, Sekretaris Program Studi Magister Hubungan Internasional Universitas Paramadina, Wachid Ridwan, menegaskan perlunya tata kelola global ruang angkasa yang adil dan berkelanjutan.
“Kita harus memandang ruang angkasa sebagai warisan bersama umat manusia — the province of all mankind. Diplomasi yang adil dan kolaboratif menjadi keharusan,” tegasnya.
Ia menambahkan, perguruan tinggi memiliki tanggung jawab besar dalam membentuk generasi yang memahami pentingnya tata kelola ruang angkasa yang etis dan berkeadilan.
