JurnalPatroliNews – Jakarta – Kremlin menyatakan bahwa Rusia menginginkan pertemuan antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin berlangsung sesegera mungkin.
Namun, Moskwa menegaskan bahwa pertemuan tingkat tinggi tersebut membutuhkan persiapan matang sebelum dapat digelar.
Trump, yang kerap menyebut dirinya sebagai “juru damai global”, telah berusaha menengahi diakhirinya perang Rusia–Ukraina selama beberapa bulan terakhir.
Upaya tersebut dilakukan melalui jalur diplomasi, termasuk komunikasi langsung dengan Moskow. Namun, Rusia belum bergeser dari tuntutan maksimalisnya, membuat Trump frustrasi.
Rencana KTT Trump–Putin di Hungaria sebelumnya dibatalkan setelah Moskwa menolak syarat yang diajukan Trump terkait gencatan senjata segera di Ukraina.
Sejak itu, Trump meningkatkan tekanan melalui berbagai strategi, mulai dari sanksi berat terhadap dua perusahaan minyak negara Rusia hingga ancaman memperkuat dukungan persenjataan untuk Ukraina. Meski demikian, Rusia tetap melanjutkan operasi militernya.
Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, mengatakan bahwa pertemuan berikutnya harus melalui persiapan menyeluruh agar memiliki peluang keberhasilan.
“Begitu persiapan ini selesai dan kondisi untuk penyelenggaraan KTT tercipta, kami berharap hal itu akan terlaksana,” ujarnya dalam jumpa pers pada Senin (17/11/2025), sebagaimana dikutip kantor berita TASS.
Menurut Peskov, saat ini hampir tidak mungkin memprediksi kapan kondisi itu akan terpenuhi, meski Rusia berharap situasi memungkinkan lebih cepat dari perkiraan.
Putin dan Trump terakhir kali bertemu di Alaska pada Agustus 2025, tetapi tidak ada terobosan berarti terkait perdamaian Ukraina.
Gedung Putih menegaskan bahwa pertemuan lanjutan hanya dapat digelar jika Rusia menunjukkan kesiapan untuk menghentikan perang.
Rusia sendiri mensyaratkan sejumlah hal sebelum bersedia mengakhiri operasi militernya, antara lain demiliterisasi Ukraina dan status netral tanpa keanggotaan NATO, larangan pengerahan pasukan atau persenjataan negara sekutu di wilayah Ukraina, pengakuan terhadap wilayah-wilayah yang telah dikuasai Rusia sejak 2014, jaminan perlindungan bagi etnis Rusia di Ukraina, serta pencabutan seluruh sanksi dan tuntutan hukum dari negara Barat.
Ukraina dan sekutunya menolak seluruh tuntutan tersebut dan menuduh Rusia berupaya melakukan perampasan wilayah dengan menghilangkan kedaulatan Ukraina. Mereka menegaskan bahwa Moskow tidak berhak menentukan kebijakan keamanan negara lain.
Dalam kesempatan yang sama, Peskov juga merespons rancangan undang-undang baru yang diajukan anggota parlemen AS terkait tarif sekunder terhadap negara mitra dagang Rusia, yang didukung Trump.
“Kita akan melihat bagaimana RUU ini berkembang dan detail apa saja yang akan dibahas,” katanya. Rusia, menurut Peskov, memandang langkah tersebut sangat negatif.
