JurnalPatroliNews – Jakarta – Menteri Sosial Saifullah Yusuf menilai keberadaan Sekolah Rakyat dapat menjadi pendekatan alternatif yang efektif untuk menjawab masalah deprivasi multidimensi yang dialami anak. Konsep sekolah ini disiapkan sebagai model kecil dari program pengentasan kemiskinan terpadu, sekaligus pusat pelaksanaan berbagai inisiatif prioritas Presiden Prabowo Subianto.
“Sekolah Rakyat adalah opsi strategis. Ia merupakan ruang hidup yang dirancang untuk memulihkan berbagai bentuk deprivasi yang dialami anak,” ujar Saifullah Yusuf dalam acara peluncuran hasil kajian deprivasi hak anak multidimensi di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Selasa, 18 November 2025.
Intervensi Menyeluruh: Gizi, Pendidikan Aman, dan Perlindungan
Program di Sekolah Rakyat mencakup intervensi gizi harian untuk mengatasi stunting dan anemia, sekaligus memastikan lingkungan belajar yang aman, bebas dari kekerasan, perundungan, maupun praktik intoleransi.
Selain itu, sekolah ini menghadirkan pendampingan literasi untuk mengejar ketertinggalan belajar, pengasuhan penuh selama 24 jam, fasilitas sanitasi dan air bersih, serta layanan kesehatan rutin.
Akses terhadap teknologi informasi dan pembelajaran digital juga disediakan sebagai ikhtiar menutup kesenjangan digital yang masih dialami sebagian anak.
“Pembentukan karakter, disiplin, dan kepemimpinan menjadi fondasi penting agar anak siap bersaing. Layanan konseling dan talent mapping juga kami berikan untuk membantu anak menggali potensi mereka secara lebih tepat,” tutur Mensos yang akrab disapa Gus Ipul.
Menjamin Lulusan Tidak Kembali Pada Lingkar Kemiskinan
Gus Ipul menegaskan, Sekolah Rakyat tidak hanya memberi perlindungan dan pendidikan, tetapi juga mempersiapkan hilirisasi agar para lulusan memiliki masa depan yang produktif.
“Kami ingin anak-anak ini menjadi agen perubahan. Jika mereka memilih kuliah, negara hadir membantu. Jika ingin bekerja, juga ada jalur yang disiapkan,” tegasnya.
Kolaborasi Lintas Sektor Jadi Kunci
Ia menambahkan bahwa pemulihan hak anak tidak dapat dijalankan oleh satu kementerian saja. Diperlukan sinergi lintas sektor untuk memastikan kesejahteraan anak dapat terwujud dan deprivasi hak anak benar-benar diatasi.
Kajian deprivasi anak yang dirilis Bappenas disebut Gus Ipul sebagai panduan penting dalam membaca tantangan besar dan peluang untuk memperkuat kebijakan perlindungan anak ke depan.
“Anak-anak tidak perlu membuktikan bahwa mereka layak dicintai. Justru kita, para orang dewasa, yang harus menunjukkan bahwa kita mampu memenuhi hak-hak dasar mereka,” tutupnya.
