JurnalPatroliNews – Jakarta – Penetapan pengusaha minyak Muhammad Riza Chalid (MRC) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah periode 2018–2023 dinilai menjadi langkah strategis pemerintah dalam mempersempit ruang gerak jaringan mafia migas.
Pengamat energi, Ali Mahmudi, menilai momentum ini harus dimanfaatkan negara untuk memperkuat peran BUMN energi sekaligus membersihkan praktik-praktik mafia yang telah lama mengakar.
“Saya sangat mendukung langkah pemerintah memerangi mafia migas. Penguatan BUMN energi sudah menjadi kebutuhan mendesak,” ujar Ali dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 18 November 2025.
Ali, yang juga Ketua Kelompok Kajian Ketahanan Energi untuk Pembangunan Berkelanjutan (KEPB) Pranata SPPB UI, melihat penetapan tersangka terhadap Riza Chalid sebagai sinyal nyata bahwa pemerintah mulai menyentuh aktor-aktor besar yang selama ini memengaruhi kebijakan di sektor energi nasional.
“Riza Chalid adalah salah satu figur kunci dalam jejaring mafia migas yang sudah terlalu lama beroperasi. Penetapan tersangka ini membuktikan bahwa pemerintah tidak ragu membuka benang kusut mafia migas,” katanya.
Momentum Bersejarah, tapi Pemerintah Diminta Tidak Berhenti di Tengah Jalan
Ali menekankan bahwa langkah ini tidak boleh berhenti sebatas simbolis. Menurutnya, mafia migas memiliki struktur kuat dan berlapis sehingga dibutuhkan konsistensi dan keberanian untuk merombak tata kelola energi secara menyeluruh.
“Kita pernah melihat pembubaran Petral yang disebut sebagai capaian besar, namun tidak menghasilkan perubahan signifikan pada tata kelola impor BBM. Artinya, membongkar mafia migas membutuhkan langkah yang lebih fundamental,” jelasnya.
Dorongan Percepatan Transisi Energi
Selain penegakan hukum, Ali menilai pemerintah perlu mempercepat peralihan menuju energi nonfosil dan energi terbarukan. Langkah ini penting untuk mengurangi ketergantungan pada sektor migas yang selama ini menjadi lahan subur bagi praktik mafia.
