JurnalPatroliNews – Jakarta – Anggota Komisi VII DPR, Zulfikar Hamonangan, memberikan catatan keras terkait rencana pembangunan 80 ribu Gerai Rakyat Ekonomi (GRE). Menurutnya, target tersebut terlalu besar dan berisiko membebani koperasi desa yang menjadi penopangnya.
Zulfikar tidak menolak gagasan pemerintah, namun mengingatkan bahwa perencanaan harus realistis dan didasarkan pada kemampuan riil di tingkat desa.
“Mengingatkan saja, seperti kata lagu Ebiet G. Ade, mari renungkan sejenak. Membangun 80 ribu GRE itu bukan perkara mudah,” ujar Zulfikar di Jakarta, Rabu, 19 November 2025.
Ia membandingkan target tersebut dengan jaringan ritel modern seperti Alfamart dan Indomaret yang sudah puluhan tahun beroperasi, tetapi masing-masing baru mencapai sekitar 23 ribu dan 21 ribu gerai.
“Kita jangan sampai terjebak dalam mimpi. Bagaimana mungkin satu GRE bisa rampung dalam 12 minggu?” tambahnya.
Zulfikar juga menilai Kementerian Koperasi dan UKM kini seperti memikul beban yang terlalu besar, seolah menjalankan bisnis ritel desa alih-alih fungsi pembinaan koperasi.
Isu lain yang dinilai kritis adalah persoalan aset dan skema pendanaan. Dengan biaya pembangunan mencapai Rp1,6 miliar per unit, Zulfikar mempertanyakan apakah bangunan itu akan diserahkan sepenuhnya kepada koperasi atau justru memunculkan beban baru.
“Masyarakat desa tidak butuh gedung megah yang sulit mereka kelola. Yang mereka butuhkan adalah modal usaha, bukan bangunan tanpa arah,” tegasnya.
Ia menilai, untuk desa dengan jumlah penduduk hanya sekitar 500 orang, dana sebesar itu lebih efektif jika diberikan sebagai tambahan permodalan koperasi.
“Orang gila di pinggir jalan saja lebih memilih modal Rp1 miliar daripada dibangunkan toko yang tidak bisa digunakan,” ujarnya dengan nada kritik.
Zulfikar juga memperingatkan potensi konflik kelembagaan jika GRE dibangun tanpa koordinasi, terutama dengan koperasi atau Bumdes yang sudah beroperasi lebih dulu.
“Jangan sampai satu desa punya GRE yang justru berhadapan dengan koperasi setempat. Itu hanya akan memicu gesekan,” katanya.
Menutup pernyataannya, ia menegaskan tiga hal: pentingnya memperkuat permodalan koperasi desa, peningkatan kapasitas SDM koperasi, dan pengawalan kelembagaan koperasi merah putih agar berkelanjutan.
“Niat baik tidak selalu menghasilkan kebaikan bila pelaksanaannya keliru,” tutup Zulfikar.
