JurnalPatroliNews – Jakarta – Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (PM) mengadakan Talkshow bertajuk Skema Financing untuk Pemberdayaan Masyarakat pada Senin, 24 November 2025. Acara tersebut menghadirkan Menko PM Muhaimin Iskandar beserta sejumlah pakar untuk membahas arah baru pembangunan yang berbasis pada pemberdayaan warga.
Dalam sambutan pembuka, Muhaimin menekankan bahwa pemerintah tengah mendorong transformasi paradigma pembangunan. Menurutnya, setiap kebijakan maupun dana APBN harus dirancang agar menciptakan manfaat jangka panjang bagi masyarakat, bukan sekadar bantuan instan.
“Paradigma baru ini ingin memastikan bahwa setiap rupiah APBN dan setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah ataupun swasta memberikan dampak berkelanjutan,” ujar pria yang akrab disapa Cak Imin itu.
Ia menjelaskan bahwa selama satu tahun terakhir perubahan pola pikir pembangunan mulai terlihat, baik di tingkat pusat maupun daerah. Tahap berikutnya yang kini menjadi fokus adalah penguatan sistem pembiayaan dalam program pemberdayaan masyarakat.
Muhaimin mengungkapkan hasil evaluasi pihaknya: pengalokasian APBN untuk pelatihan peningkatan kapasitas masyarakat ternyata jauh lebih efektif dibandingkan penyaluran bantuan sosial semata.
“Pembiayaan yang diarahkan untuk melatih keterampilan masyarakat memberikan dampak jangka menengah dan panjang yang lebih terasa,” katanya.
Salah satu inisiatif yang sedang dikembangkan adalah program pelatihan cepat bagi kelompok masyarakat menengah bawah. Model pelatihan yang dirancang secara intensif dan terhubung langsung dengan peluang kerja dinilai mampu mengurangi beban APBN di masa mendatang.
Cak Imin turut mengajak para pemangku kepentingan untuk menggali lebih banyak skema pembiayaan kreatif, mengingat terdapat banyak potensi pendanaan di luar APBN yang bisa dimanfaatkan.
Ia kemudian menyinggung strategi ekonomi nasional yang baru dirilis, dengan menyoroti fakta bahwa pertumbuhan ekonomi 5 persen yang stabil selama bertahun-tahun belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat kecil.
“Dari sisi makro pertumbuhan itu baik, tapi pada level rumah tangga dampaknya belum signifikan,” tegasnya.
Lebih jauh, ia menyoroti kondisi pekerja informal yang belum menikmati hak yang seharusnya diterima pekerja formal. Pemerintah, kata Muhaimin, tengah berupaya mendorong mereka naik kelas melalui pendidikan dan program vokasi yang lebih terarah.
“Negara ini selama bertahun-tahun tidak memiliki strategi vokasi yang jelas. Baru setahun terakhir isu vokasi mulai dibahas serius,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa perencanaan pendidikan tidak bisa dipisahkan dari perencanaan pembiayaan, terutama pada jenjang sekolah menengah atas, agar lulusan memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri dan pasar kerja.
Upaya tersebut, lanjutnya, bertujuan mengurangi angka pengangguran terselubung yang selama ini menjadi masalah klasik di setiap pemerintahan.
“Pendidikan kita jangan lagi menghasilkan pengangguran terselubung—itu penyakit yang terus berulang dari satu rezim ke rezim lainnya,” tutup Muhaimin.
