JurnalPatroliNews – Jakarta – Isu pemerataan pembangunan infrastruktur di wilayah pesisir menjadi fokus utama dalam Diskusi Publik Hari Nusantara 2025 yang diselenggarakan Masyarakat Perikanan Nusantara (MPN) bekerja sama dengan Perkumpulan Wredatama Kelautan dan Perikanan (PWKP).
Acara bertema “Road Map Pembangunan Infrastruktur Kelautan dan Perikanan Menuju Indonesia Emas 2045” ini berlangsung di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta Pusat, pada Kamis, 11 Desember 2025.
Ketua Umum MPN, Herman Khaeron, menegaskan bahwa hingga kini banyak kawasan pesisir belum memiliki konektivitas memadai. Kondisi tersebut dianggap menjadi hambatan dasar bagi nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam untuk meningkatkan daya saing. Minimnya infrastruktur dasar membuat upaya masyarakat pesisir mengejar kesejahteraan berjalan lambat.
“Jika ingin produktivitas meningkat dan kesejahteraan tercapai, maka akses jalan harus tersambung dan fasilitas pendukungnya tersedia,” ujar Herman, yang akrab disapa Kang Hero.
Politikus Partai Demokrat itu menambahkan bahwa infrastruktur bukan semata proyek pembangunan fisik, melainkan kunci pembuka aktivitas ekonomi di daerah pesisir. Karenanya, MPN menilai peta jalan pembangunan kelautan menuju 2045 harus benar-benar mencerminkan kebutuhan lapangan.
Selain itu, Kang Hero menyinggung perkembangan program Kampung Nelayan Merah Putih yang kini telah mencapai progres sekitar 45 persen. Ia menilai program tersebut penting karena mempermudah akses nelayan terhadap kebutuhan produksi. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa program langsung kepada masyarakat sering kali rawan tidak tepat sasaran.
“Yang utama adalah manfaat program ini harus benar-benar diterima pihak yang berhak. Jangan sampai justru menguntungkan kelompok tertentu,” tegasnya.
Diskusi yang juga menjadi rangkaian peringatan Hari Nusantara 2025 ini dimaknai Herman sebagai momentum untuk memperkuat komitmen pembangunan pesisir yang inklusif dan berkeadilan.
Acara turut dihadiri sejumlah tokoh penting, di antaranya Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono sebagai pembicara kunci; Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono; Ketua PWKP Aji Sularso; serta Kepala Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa, Laksamana TNI (Purn) Didit Herdiawan Ashaf.
