JurnalPatroliNews – Jakarta – Pernyataan keras Presiden Prabowo Subianto terkait praktik “wisata bencana” oleh sejumlah pejabat saat penanganan banjir di Sumatra dinilai memiliki makna politik yang lebih dalam.
Kritik tersebut tidak sekadar bernuansa etika, tetapi dipahami sebagai pesan tegas bahwa Presiden tidak menginginkan menteri-menterinya bergerak dengan agenda masing-masing.
Pengamat politik Arifki Chaniago menilai, momen bencana menjadi ujian nyata bagi soliditas kabinet. Dalam situasi krisis, terlihat jelas mana pejabat yang benar-benar menjalankan perintah presiden dan mana yang justru memanfaatkan momentum untuk kepentingan personal.
“Dalam konteks bencana, Presiden ingin memastikan semua pejabat bekerja sebagai satu kesatuan, bukan tampil dengan panggung dan logika sendiri-sendiri,” ujar Arifki dalam keterangannya, Selasa (16/12/2025).
Menurutnya, kritik Prabowo mencerminkan upaya menarik kembali kendali komunikasi dan narasi pemerintah yang selama ini dinilai belum sepenuhnya terkoordinasi. Presiden ingin setiap kehadiran pejabat negara di wilayah terdampak krisis berada dalam satu komando yang jelas, sehingga tidak memunculkan kebingungan di tengah masyarakat.
Arifki mengakui, dalam situasi darurat kerap muncul kecenderungan sebagian pejabat lebih menonjolkan pencitraan. Kehadiran di lokasi bencana sering kali disertai kamera dan pengemasan visual yang berlebihan, sehingga kepedulian yang seharusnya substantif justru dipersepsikan publik sebagai upaya membangun popularitas.
“Fenomena pejabat yang sibuk membangun citra di tengah bencana bukan hal baru. Masalahnya, ketika hal itu terlalu menonjol, publik bisa membaca kehadiran tersebut sebagai investasi politik, bukan kerja nyata,” katanya.
Namun demikian, Arifki menilai gejala tersebut juga berkaitan dengan lemahnya komunikasi pemerintah secara terpusat dalam penanganan bencana. Ketika negara tidak tampil dengan narasi yang solid dan terstruktur, ruang komunikasi itu kerap diisi oleh inisiatif individual para menteri untuk menunjukkan kehadiran negara.
Situasi menjadi problematik ketika inisiatif tersebut dibarengi dengan produksi konten yang berlebihan. Alih-alih memperkuat legitimasi, langkah itu justru memicu kritik publik dan menambah beban politik bagi presiden.
“Presiden seharusnya tidak terus-menerus menanggung persoalan persepsi publik. Jika kementerian dan lembaga tidak optimal menjalankan fungsi komunikasinya, sentimen negatif—baik dari oposisi maupun masyarakat—pada akhirnya akan diarahkan ke kepala negara,” tegas Arifki.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto secara terbuka menyampaikan peringatan kepada pejabat dan tokoh publik yang mendatangi wilayah terdampak bencana di Sumatra. Ia menekankan bahwa kunjungan tersebut harus berorientasi pada kerja nyata, bukan sekadar dokumentasi visual.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Senin (15/12/2025). Kepala negara mengaku prihatin dengan kecenderungan sebagian pihak yang menjadikan lokasi bencana seolah-olah sebagai ajang pertunjukan.
“Saya minta jangan ada pejabat atau tokoh yang datang ke daerah bencana hanya untuk berfoto-foto agar terlihat hadir. Kita tidak ingin ada budaya ‘wisata bencana’,” tegas Prabowo.
