JurnalPatroliNews – Jakarta – Menjelang pelaksanaan pemilihan presiden perdana sejak pengambilalihan kekuasaan oleh militer pada 2021, Pemerintah Guinea menerapkan langkah pengamanan ketat dengan menutup sementara seluruh perbatasan negara serta membatasi mobilitas kendaraan di jalan raya.
Kebijakan ini diberlakukan untuk memastikan keamanan dan ketertiban selama proses pemungutan suara yang dijadwalkan berlangsung pada Minggu, 28 Desember 2025. Melalui keputusan resmi yang diterbitkan Kementerian Administrasi Teritorial dan Desentralisasi, pemerintah menegaskan bahwa langkah tersebut bertujuan melindungi pemilih, para kandidat, petugas pemilu, hingga kelancaran distribusi logistik pemilihan umum.
Pemerintah menyatakan bahwa penutupan perbatasan dan pembatasan pergerakan kendaraan merupakan bagian dari strategi nasional guna menciptakan situasi kondusif selama pemilu presiden pertama sejak kudeta empat tahun lalu, sebagaimana dikutip dari Anadolu News.
Dalam ketentuan tersebut, seluruh perbatasan darat dan laut Guinea ditutup selama 24 jam hingga tengah malam setelah pemungutan suara berakhir. Sementara akses penerbangan nasional dihentikan sementara mulai pukul 05.00 hingga 20.00 waktu setempat.
Tak hanya itu, pemerintah juga memberlakukan larangan terhadap sejumlah aktivitas pada hari pencoblosan. Masyarakat dilarang berkumpul tanpa izin di sekitar lokasi pemungutan suara antara pukul 06.00 hingga 18.00. Larangan ini juga mencakup membawa senjata, termasuk senjata api yang dimiliki secara sah, serta segala bentuk kegiatan yang berpotensi mengganggu ketertiban umum.
Selain pembatasan aktivitas warga, seluruh kendaraan—baik mobil maupun sepeda motor—tidak diperkenankan beroperasi selama jam pemungutan suara berlangsung. Namun, aturan tersebut tidak berlaku bagi aparat keamanan, petugas pemilu, lembaga pemantau nasional ONASUR, ambulans, serta kendaraan layanan darurat lainnya. Pemerintah juga membuka opsi pemberian izin khusus dalam kondisi tertentu.
Langkah pengamanan ini diterapkan di tengah persiapan pemilu yang melibatkan lebih dari 6,7 juta pemilih terdaftar. Para pemilih akan menentukan pilihan mereka dari sembilan kandidat presiden yang bersaing.
Salah satu tokoh yang maju dalam kontestasi ini adalah Presiden Transisi Guinea, Jenderal Mamady Doumbouya, yang memimpin negara tersebut sejak kudeta militer pada 2021.
Pemilu ini sekaligus menandai berakhirnya masa transisi politik selama empat tahun pasca tumbangnya Presiden Alpha Condé. Kesempatan Doumbouya untuk mencalonkan diri terbuka setelah pengesahan konstitusi baru pada September lalu, meskipun sebelumnya ia sempat menyatakan tidak berniat maju sebagai kandidat.
Meski demikian, proses pemilu ini tidak lepas dari sorotan tajam. Sejumlah figur penting oposisi, termasuk mantan Perdana Menteri Cellou Dalein Diallo, tidak ikut serta dalam kontestasi dan sebagian masih berada di luar negeri.
Untuk memastikan transparansi, pemantau internasional dari Uni Afrika serta Komunitas Ekonomi Negara-Negara Afrika Barat (ECOWAS) telah dikerahkan guna mengawasi jalannya pemungutan suara di seluruh wilayah Guinea.
