JurnalPatroliNews – Jakarta – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memaparkan estimasi total anggaran yang dibutuhkan untuk proses pemulihan pascabencana di tiga provinsi di Pulau Sumatera, yakni Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.
Dalam rapat koordinasi satgas pascabencana yang digelar di Banda Aceh pada Selasa, 30 Desember 2025, total kebutuhan dana diperkirakan mencapai 59,25 triliun rupiah.
Tito merinci bahwa Provinsi Aceh membutuhkan alokasi terbesar senilai 33,75 triliun rupiah. Sementara itu, Provinsi Sumatera Barat diproyeksikan memerlukan 13,5 triliun rupiah dan Sumatera Utara sebesar 12 triliun rupiah. Anggaran fantastis ini direncanakan untuk membiayai rehabilitasi dan rekonstruksi berbagai infrastruktur pemerintahan yang lumpuh, mulai dari kantor desa, gedung sekolah, fasilitas kesehatan, hingga akses jembatan.
Rapat koordinasi yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad ini juga dihadiri oleh sejumlah menteri kunci, termasuk Menteri Keuangan, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Sosial, serta pimpinan BUMN seperti PLN dan Telkomsel.
Kehadiran berbagai pihak ini bertujuan untuk melakukan pengeroyokan program agar pemulihan fasilitas publik dapat dilakukan secara cepat dan terintegrasi antar kementerian/lembaga.
Selain infrastruktur publik, fokus utama anggaran juga diarahkan pada pembangunan kembali hunian masyarakat yang terdampak. Mendagri menjelaskan terdapat tiga kategori bantuan rumah berdasarkan tingkat kerusakan.
Untuk kerusakan ringan, pemerintah menyiapkan indeks bantuan sebesar 15 juta rupiah, kerusakan sedang 30 juta rupiah, dan untuk kategori rumah rusak berat atau hilang diberikan bantuan senilai 60 juta rupiah.
Proses pemulihan ini diharapkan dapat membangkitkan kembali roda perekonomian dan pelayanan sosial di wilayah terdampak.
Pemerintah daerah, termasuk Gubernur Aceh Muzakir Manaf, turut dilibatkan secara aktif dalam koordinasi ini guna memastikan bahwa penyaluran bantuan dan pengerjaan fisik di lapangan tepat sasaran serta sesuai dengan kebutuhan mendesak masyarakat di tiap kabupaten/kota.
