JurnalPatroliNews – Jakarta – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan perhatian khusus terhadap mekanisme pendataan korban bencana banjir dan longsor di wilayah Sumatera.
Dalam rapat koordinasi satgas pascabencana di Aceh pada Selasa, 30 Desember 2025, Tito menyarankan agar seluruh proses pendataan dipusatkan pada satu pintu, yaitu melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Langkah ini dinilai penting agar bantuan yang disalurkan dapat tepat sasaran serta menghindari tumpang tindih informasi.
Saat ini, proses pendataan masih dilakukan oleh berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah hingga Badan Pusat Statistik (BPS). Menurut Tito, BNPB harus menjadi pemimpin dalam pengolahan data karena lembaga tersebut yang memiliki kewenangan dalam pencairan dana bantuan.
Untuk menjamin akuntabilitas, Tito menjelaskan bahwa data yang dihimpun oleh BNPB nantinya akan melalui proses validasi yang ketat.
Penegak hukum dan lembaga pengawas seperti Polri, Kejaksaan, hingga BPKP akan dilibatkan untuk memverifikasi data by name by address guna memastikan tidak ada penyimpangan dalam distribusi bantuan negara.
Mendagri juga menekankan agar proses pencairan dana tidak perlu menunggu hingga seluruh pendataan rampung seratus persen.
Pencairan bisa dilakukan secara bergelombang atau bertahap. Hal ini bertujuan agar warga yang rumahnya mengalami kerusakan kategori ringan dan sedang dapat segera menerima dana perbaikan dan memulai proses pembersihan rumah secara mandiri.
Tito optimistis jika skema pendataan dan pembayaran bertahap ini berjalan cepat, jumlah pengungsi di tenda-tenda darurat dapat berkurang hingga lebih dari 60 persen.
Dengan kembalinya warga ke rumah masing-masing, beban pengelolaan pengungsian akan berkurang dan proses pemulihan sosial ekonomi di wilayah terdampak bencana Sumatera dapat berjalan lebih efektif.
