JurnalPatroliNews – Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menyatakan dukungan penuh terhadap pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Kuala yang disiapkan untuk menangani pendangkalan sungai dan muara di wilayah terdampak bencana. Program ini diarahkan untuk mempercepat normalisasi alur air agar akses ke kawasan terdampak dapat dipulihkan secara menyeluruh.
Dukungan tersebut disampaikan Prabowo setelah mendengar pemaparan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengenai rencana pengerukan terpadu dari muara hingga ke hulu sungai. Strategi tersebut memungkinkan alat berat menjangkau langsung lokasi-lokasi yang selama ini terhambat akibat pendangkalan.
Sjafrie menjelaskan, Satgas Kuala dibentuk melalui koordinasi Kementerian Pertahanan bersama Wakil Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan Darat. Tim ini dirancang dengan dua fokus utama, yakni pendalaman kuala serta pengelolaan dan pemanfaatan air di kawasan muara.
Dalam operasinya, unsur satgas akan dilengkapi sistem pengolahan air. Air yang diambil dari kawasan kuala akan diproses menggunakan teknologi khusus hingga menjadi air bersih dan layak digunakan masyarakat.
Menhan menambahkan, Satgas Kuala yang resmi dibentuk akan mulai bergerak sekitar dua minggu ke depan. Wilayah Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, ditetapkan sebagai lokasi awal pelaksanaan tugas.
Presiden Prabowo menilai normalisasi kuala merupakan pekerjaan rekayasa teknik berskala besar yang membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Ia meminta agar TNI dan Kementerian Pertahanan berkoordinasi dengan pemerintah daerah, kementerian terkait, BUMN karya, akademisi teknik, hingga perusahaan-perusahaan berpengalaman di bidang engineering.
Menurut Prabowo, proyek ini harus ditangani secara profesional dan berbasis kajian teknis yang matang agar hasilnya berkelanjutan serta memberikan manfaat jangka panjang.
Selain dukungan kebijakan, Presiden juga memastikan kesiapan pendanaan. Dari usulan awal sekitar Rp51 triliun, Prabowo menyatakan komitmen untuk meningkatkan alokasi anggaran hingga Rp60 triliun guna mendukung kelancaran operasi pengerukan dan normalisasi kuala.
Ia menegaskan, pemerintah tidak akan ragu menyediakan dana yang dibutuhkan demi keberhasilan program tersebut, termasuk potensi perputaran ekonomi yang muncul dari aktivitas pengerukan di berbagai wilayah terdampak.
