JurnalPatroliNews – Jakarta -Kementerian Koperasi (Kemenkop) berkomitmen penuh untuk menempatkan koperasi sebagai motor penggerak dalam pemulihan ekonomi dan sosial pascabencana di wilayah Sumatra.
Dalam Rapat Koordinasi yang digelar di Jakarta, Jumat, 2 Januari 2026, Menteri Koperasi Ferry Juliantono menegaskan bahwa Gerakan Koperasi Peduli Bencana akan melakukan intervensi langsung untuk mengaktifkan kembali kegiatan usaha masyarakat.
Bencana banjir dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat telah memberikan dampak ekonomi yang nyata.
Di Sumatra Utara saja, kerugian koperasi ditaksir mencapai 37,72 miliar rupiah. Selain itu, terdapat sembilan koperasi mitra Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) yang turut terdampak dengan total kerugian mencapai 20,66 miliar rupiah.
Menanggapi hal ini, Kemenkop menetapkan kebijakan restrukturisasi pembiayaan berupa masa tenggang (grace period) dan perpanjangan tenor hingga 60 bulan guna meringankan beban para pengelola koperasi.
Selain dukungan finansial, Kemenkop telah mengonsolidasikan bantuan kemanusiaan senilai 1,86 miliar rupiah yang mencakup kebutuhan dasar hingga alat penyulingan air. Ke depan, pemerintah akan membangun posko-posko distribusi bantuan di Aceh Tamiang, Tapanuli Tengah, dan Agam.
Posko ini tidak hanya berfungsi sebagai pusat logistik, tetapi juga sebagai pusat konsolidasi untuk menyuplai kebutuhan barang bagi penghuni Hunian Tetap Sementara.
Menteri Ferry menekankan bahwa kunci dari efektivitas pemulihan ini adalah basis data yang presisi. Pendataan pascabencana yang akurat sangat diperlukan agar bantuan modal dan pendampingan usaha tidak salah sasaran.
Tanpa data yang kuat, proses rekonsiliasi ekonomi dikhawatirkan akan berjalan lambat dan tumpang tindih.
Sebagai langkah jangka panjang, Kemenkop memprioritaskan pembangunan kembali infrastruktur pendukung seperti gerai dan gudang, khususnya bagi Koperasi Desa (Kopdes) atau Kelurahan Merah Putih.
Melalui pendampingan kelembagaan yang intensif, pemerintah berharap koperasi di wilayah terdampak dapat segera beroperasi normal dan kembali menjadi tulang punggung ekonomi lokal di Pulau Sumatra.
