JurnalPatroliNews | Pamekasan – Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menegaskan komitmen pemerintah memperkuat peran koperasi sebagai salah satu pilar utama ekonomi nasional melalui transformasi kelembagaan, perluasan sektor usaha, serta penguatan akses pembiayaan.
Penegasan tersebut disampaikan saat berdialog dengan para penggerak koperasi lintas sektor di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, Selasa (21/7/2026).
Dalam kegiatan yang turut didampingi Bupati Pamekasan Kholilurrahman, Menkop berdiskusi dengan pelaku koperasi syariah, koperasi pondok pesantren (kopontren), koperasi tembakau, koperasi tekstil, hingga pelaku usaha dari berbagai sektor produktif.
Dialog berlangsung interaktif dengan mengangkat berbagai persoalan yang dihadapi koperasi, mulai dari kendala produksi, keterbatasan akses pembiayaan, peningkatan kesejahteraan petani tembakau dan garam, hingga strategi memperkuat daya saing koperasi di tengah dinamika ekonomi.
Salah satu pengurus koperasi pondok pesantren menyampaikan keberhasilan unit usaha sandal jepit batik yang memiliki permintaan pasar cukup tinggi. Namun, keberlangsungan usaha dinilai masih menghadapi tantangan akibat pergantian pengelola seiring kelulusan santri. Selain itu, unit usaha konveksi yang memproduksi seragam bagi sekitar 1.000 siswa setiap tahun juga membutuhkan dukungan pembiayaan agar dapat terus berkembang.
Menanggapi aspirasi tersebut, Ferry memastikan Kementerian Koperasi melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi siap memberikan pendampingan sekaligus membuka akses pembiayaan bagi koperasi yang memiliki prospek usaha. Pemerintah juga mendorong kemitraan dengan sektor swasta agar unit usaha berbasis pesantren mampu tumbuh secara profesional dan berkelanjutan.
Secara khusus, Menkop mengajak pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk berhimpun dalam wadah koperasi agar memperoleh manfaat yang lebih besar, baik dari sisi pembinaan, penguatan kelembagaan, maupun dukungan pembiayaan.
“Dengan wadah koperasi, kegiatan usaha bisa lebih produktif dan menjadi alternatif bagi pengembangan kegiatan ekonomi di Pamekasan, bahkan di seluruh daerah di Indonesia,” ujar Ferry.
Menurutnya, pemerintah saat ini tengah menjalankan transformasi koperasi melalui pembenahan tata kelola, penguatan identitas atau rebranding, serta digitalisasi agar koperasi mampu bersaing di era ekonomi modern.
Selain memperkuat fungsi simpan pinjam, pemerintah juga mendorong koperasi untuk masuk ke sektor-sektor strategis yang memiliki nilai tambah tinggi.
“Sekarang kita dorong lagi koperasi masuk ke sektor produksi, sektor distribusi, bahkan sektor industri,” tegas Menkop.
Ferry menjelaskan, pemerintah telah membuka ruang yang lebih luas bagi koperasi melalui berbagai regulasi baru. Kesempatan tersebut mencakup keterlibatan koperasi dalam pengelolaan Izin Usaha Pertambangan (IUP), pengelolaan sumur minyak rakyat (idle well), pengumpulan minyak jelantah dan biomassa sebagai sumber energi, pembangunan pabrik crude palm oil (CPO) beserta produk turunannya, pengelolaan SPBU solar untuk nelayan, cold storage, pabrik es, hingga pengelolaan sampah berkelanjutan.
Tidak hanya itu, koperasi juga didorong mengambil peran di sektor ekonomi kreatif melalui pengembangan industri konten digital, animasi, serta pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebagai bagian dari penguatan ekonomi hijau.
Dalam kesempatan tersebut, Ferry juga menyoroti program prioritas nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi desa.
Menurutnya, KDKMP dirancang bukan sekadar lembaga sosial, tetapi sebagai badan usaha yang mampu menghasilkan keuntungan sekaligus memberikan manfaat ekonomi secara langsung kepada masyarakat.
“Koperasi ini dirancang bukan sebagai lembaga sosial semata, melainkan sebagai badan usaha profit yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat,” kata Ferry.
Ia menambahkan, pemerintah juga menyiapkan peran strategis KDKMP sebagai saluran berbagai program subsidi pemerintah, mulai dari Bantuan Langsung Tunai (BLT), bantuan sosial, bantuan pangan non-tunai, hingga penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui skema channeling.
Pada sesi akhir dialog, salah seorang tokoh pengusaha di Pamekasan mengapresiasi pertumbuhan ekonomi daerah yang mencapai sekitar 7,5 persen. Ia mengusulkan agar KDKMP turut berperan sebagai lembaga yang menyerap hasil panen tembakau dan garam petani lokal sehingga mampu menjaga stabilitas harga serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Masukan tersebut dinilai sejalan dengan arah kebijakan pemerintah yang menempatkan koperasi sebagai penggerak utama ekonomi kerakyatan, sekaligus memperkuat rantai pasok komoditas unggulan daerah melalui kelembagaan usaha yang sehat, modern, dan berdaya saing.
Komentar