JurnalPatroliNews – Jakarta –Â Jumlah penduduk Tiongkok diproyeksikan mulai mengalami penyusutan tajam pada 2026. Proyeksi terbaru Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menunjukkan bahwa populasi negara tersebut akan berkurang sekitar 3,2 juta orang dibandingkan tahun sebelumnya.
Kondisi ini menjadi penanda dimulainya tren penurunan populasi jangka panjang yang diperkirakan membawa konsekuensi besar bagi perekonomian dan tatanan sosial.
Dalam laporan yang dikutip Newsweek pada Minggu, 4 Januari 2025, PBB menyebut angka penurunan tersebut setara dengan jumlah penduduk negara bagian Arkansas di Amerika Serikat.
Merosotnya jumlah penduduk ini terutama dipicu oleh anjloknya tingkat kelahiran yang berlangsung dalam waktu lama. Dampaknya tidak hanya menyusutkan populasi, tetapi juga mempercepat proses penuaan penduduk, yang pada akhirnya mengubah struktur demografi nasional.
Konsekuensinya, jumlah angkatan kerja produktif semakin menyempit sementara populasi usia lanjut terus bertambah. Ketimpangan ini dinilai berpotensi menekan laju pertumbuhan ekonomi, memperberat sistem jaminan sosial dan kesehatan, serta menghambat stabilitas fiskal dan inovasi dalam jangka panjang.
Padahal, selama puluhan tahun Tiongkok dikenal sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan penduduk tercepat di dunia. Hingga awal 2000-an, jutaan penduduk baru setiap tahun menjadi mesin penggerak utama ekspansi ekonomi nasional.
Namun, dinamika tersebut berubah drastis seiring penerapan kebijakan satu anak yang diberlakukan sejak 1979 dan berlangsung lebih dari tiga dekade. PBB mencatat, pemerintah Tiongkok baru mulai melonggarkan kebijakan tersebut pada 2015 dengan mengizinkan dua anak per keluarga, lalu memperluasnya menjadi kebijakan tiga anak pada 2021, sebelum akhirnya mencabut seluruh pembatasan kelahiran pada Juli tahun yang sama. Meski demikian, langkah tersebut dinilai terlambat untuk membalikkan tren.
Penyusutan penduduk pada 2026 diperkirakan hanyalah awal. Pada 2030, populasi Tiongkok diproyeksikan menyusut sekitar 17,9 juta orang dibandingkan 2025. Dalam jangka panjang, PBB memperkirakan penurunan dapat mencapai 140 juta jiwa pada 2050, dan bahkan melonjak hingga sekitar 760 juta jiwa menjelang akhir abad ini.
Menghadapi tantangan tersebut, pemerintah Tiongkok telah menggelontorkan berbagai kebijakan pro-kelahiran, seperti bantuan pengasuhan anak, subsidi, hingga insentif finansial bagi keluarga. Namun, sejauh ini, efektivitas langkah-langkah tersebut masih diragukan dalam menghentikan laju penurunan populasi.
