JurnalPatroliNews | Beijing – Pemerintah Tiongkok membantah keras tuduhan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang kembali menuding Beijing melakukan intervensi terhadap Pemilihan Presiden Amerika Serikat tahun 2020. Otoritas Tiongkok menegaskan bahwa tuduhan tersebut tidak memiliki dasar fakta dan bertentangan dengan kebijakan luar negeri yang selama ini dijalankan Beijing.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Lin Jian, menyatakan tuduhan yang dilontarkan Trump hanya mengulang narasi lama yang menurutnya telah berkali-kali dibantah.
“Tuduhan AS tidak memiliki dasar faktual dan bertujuan untuk menjelekkan Tiongkok,” ujar Lin Jian dalam pernyataan resminya di Beijing, Jumat (17/7).
Pernyataan tersebut merupakan respons atas pidato Presiden Trump yang mengumumkan pembukaan sejumlah dokumen intelijen yang diklaim menunjukkan adanya campur tangan asing dalam sistem pemilu Amerika Serikat.
Dalam pidatonya, Trump menyebut Tiongkok diduga memperoleh sekitar 220 juta data pemilih Amerika Serikat sejak penyelenggaraan Pemilu Presiden 2020. Ia bahkan menyebut dugaan tersebut sebagai kebocoran data pemilih terbesar dalam sejarah Amerika Serikat.
Tegaskan Tidak Pernah Campuri Pemilu AS
Menanggapi klaim tersebut, Lin Jian menegaskan bahwa pemerintah Tiongkok tetap berpegang pada prinsip non-intervensi terhadap urusan dalam negeri negara lain, termasuk proses politik dan pemilihan umum.
“Tiongkok berpegang teguh pada prinsip non-intervensi dalam urusan internal negara lain. Tiongkok tidak memiliki kepentingan untuk ikut campur dalam pemilihan umum AS dan tidak pernah melakukannya,” tegasnya.
Lin menambahkan bahwa posisi tersebut merupakan bagian dari kebijakan diplomasi Tiongkok yang selama ini menghormati kedaulatan setiap negara.
Soroti Rekam Jejak Amerika Serikat
Selain membantah tuduhan yang diarahkan kepada Beijing, Lin Jian juga melontarkan kritik terhadap Amerika Serikat. Menurutnya, justru Washington selama ini kerap mendapat sorotan terkait dugaan intervensi terhadap urusan domestik berbagai negara.
Ia juga menyinggung berbagai laporan mengenai praktik pengawasan global yang dilakukan Amerika Serikat terhadap pemerintah asing, perusahaan, hingga masyarakat internasional, termasuk dugaan pengumpulan data warga negara asing dalam skala besar.
Pernyataan saling berbalas antara Washington dan Beijing tersebut kembali memperlihatkan meningkatnya tensi hubungan kedua negara, terutama menjelang Pemilu Paruh Waktu Amerika Serikat 2026. Isu keamanan siber, perlindungan data, dan dugaan campur tangan asing diperkirakan masih akan menjadi bagian dari dinamika politik di Amerika Serikat dalam beberapa bulan mendatang.
Komentar