JurnalPatroliNews – Jakarta – Kementerian Koperasi (Kemenkop) menegaskan kesiapannya untuk terlibat aktif dalam upaya pemulihan dan pemberdayaan masyarakat di Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara setelah masa tanggap darurat bencana dinyatakan berakhir.
Tahapan pemulihan ini menjadi sangat krusial karena akan menjadi tumpuan bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat yang terdampak.
Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Farida Farichah menegaskan bahwa Kemenkop mengambil peran strategis dalam mendampingi koperasi yang terdampak bencana agar aktif kembali.
Dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri di Jakarta pada Rabu (7/1), Farida menyampaikan bahwa pendampingan akan difokuskan pada koperasi eksisting maupun Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di tiga wilayah tersebut.
Berdasarkan data sementara, terdapat puluhan koperasi yang terdampak, termasuk 19 koperasi eksisting di Aceh, 9 di Sumatra Utara, dan 7 di Sumatra Barat. Sebagai langkah percepatan, Kemenkop memprioritaskan pembangunan gerai dan gudang melalui skema padat karya.
Program ini diharapkan tidak hanya mempercepat rehabilitasi aset fisik, tetapi juga memberikan penghasilan langsung bagi warga setempat.
Dari sisi pembiayaan, Kemenkop melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) memberikan relaksasi berupa penundaan pembayaran kredit selama satu tahun bagi koperasi terdampak. Selain itu, program peningkatan keterampilan atau skill juga disiapkan sebagai bekal pengembangan usaha produktif bagi anggota koperasi di desa.
Kemenkop juga telah mendirikan posko koperasi di Aceh Tamiang, Tapanuli Tengah, dan Agam sebagai pusat konsultasi serta distribusi logistik.
Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar, menambahkan bahwa pemerintah akan membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pemberdayaan Pasca-Bencana guna memastikan sinergi lintas kementerian, lembaga, serta pihak swasta dalam mempercepat produktivitas masyarakat di wilayah terdampak.
