JurnalPatroliNews – Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membeberkan temuan serius terkait praktik manipulasi nilai ekspor di sektor kelapa sawit. Berdasarkan hasil penelusuran pemerintah, sedikitnya sepuluh perusahaan besar diduga secara sistematis menurunkan nilai ekspor yang dilaporkan, bahkan hingga mencapai sekitar 50 persen dari nilai transaksi sebenarnya.
Purbaya menjelaskan, temuan tersebut diperoleh melalui penelusuran detail terhadap aktivitas pengapalan ekspor. Dari hasil evaluasi itu, terungkap bahwa nilai yang dilaporkan ke otoritas jauh di bawah nilai riil barang yang dikirim ke luar negeri.
“Kami telusuri satu per satu, kapal demi kapal. Dari data awal, ada 10 perusahaan sawit besar yang terindikasi melakukan praktik ini. Kalau dirata-rata, yang diakui hanya sekitar setengah dari nilai ekspor sesungguhnya,” ujar Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis, 8 Januari 2026.
Praktik yang dikenal sebagai under invoicing tersebut dilakukan dengan cara melaporkan harga jual lebih rendah dari harga transaksi aktual. Tujuannya untuk menekan kewajiban pembayaran bea masuk, bea keluar, pajak impor, serta pungutan ekspor. Akibatnya, negara berpotensi kehilangan penerimaan dalam jumlah besar.
Purbaya menegaskan, pemerintah tidak akan membiarkan praktik tersebut terus berlanjut. Seluruh perusahaan yang terindikasi terlibat akan ditindak tegas sesuai aturan yang berlaku.
“Beberapa perusahaan sawit jelas-jelas hanya melaporkan separuh dari nilai ekspornya. Ini akan kami kejar dan ke depan mereka tidak bisa lagi bermain-main,” tegasnya.
Ia juga memastikan akan menyampaikan peringatan keras kepada para pelaku usaha agar segera menghentikan praktik manipulatif tersebut.
“Kami akan sampaikan pesan yang sangat jelas. Ke depan tidak boleh lagi ada cara-cara seperti ini. Kalau masih mengulang, perusahaannya akan kami sikat. Saya tidak peduli,” kata Purbaya dengan nada tegas.
Untuk mencegah kejadian serupa terulang, Kementerian Keuangan akan memperkuat sistem pengawasan berbasis teknologi. Pemerintah berencana memanfaatkan kecerdasan buatan (AI) dan berbagai instrumen digital lainnya agar potensi kebocoran penerimaan negara bisa ditekan secara maksimal.
“Kami akan gunakan teknologi, termasuk AI, agar seluruh potensi penerimaan bisa tertangkap dan tidak ada lagi yang bocor,” pungkasnya.
