JurnalPatroliNews – Jakarta – Presiden petahana Uganda, Yoweri Museveni, resmi memenangkan masa jabatan ketujuhnya pada Sabtu, 18 Januari 2026. Berdasarkan pengumuman Komisi Pemilihan Umum, pria berusia 81 tahun tersebut memperoleh 71,65 persen suara dalam pemilihan umum yang digelar pada Kamis pekan lalu.
Kemenangan ini memastikan Museveni akan terus memimpin negara di Afrika Timur tersebut, memperpanjang masa kekuasaannya menjadi total 40 tahun sejak pertama kali merebut kepemimpinan pada 1986.
Pemilihan kali ini diwarnai dengan berbagai isu ketegangan, termasuk laporan pemadaman internet sejak Selasa serta aksi kekerasan yang menelan setidaknya 10 korban jiwa.
Museveni berhasil mengalahkan penantang utamanya, Robert Kyagulanyi atau yang lebih dikenal sebagai Bobi Wine. Mantan penyanyi berusia 43 tahun tersebut dilaporkan memperoleh 24,72 persen suara.
Bobi Wine dengan tegas menyatakan penolakan total terhadap hasil tersebut dan menyebutnya sebagai hasil palsu. Melalui unggahan di media sosial, Wine mengaku sedang bersembunyi demi keamanan dirinya setelah adanya pengerahan pasukan keamanan di sekitar kediamannya.
Meskipun pihak kepolisian membantah adanya penggerebekan, mereka mengakui adanya penjagaan ketat untuk mencegah kerumunan yang dianggap berpotensi menghasut kekerasan.
Kondisi keamanan di ibu kota Kampala dilaporkan sangat ketat guna mengantisipasi aksi protes massa. Para pengamat internasional, termasuk mantan Presiden Nigeria Goodluck Jonathan, menyoroti adanya intimidasi, penangkapan, dan penculikan terhadap unsur oposisi serta masyarakat sipil selama proses pemilu. Hal ini dinilai mengikis kepercayaan publik terhadap integritas demokrasi di Uganda.
Di sisi lain, para pendukung Museveni tetap menyambut kemenangan ini dengan perayaan. Bagi sebagian warga, Museveni dianggap sebagai tokoh stabilitas yang berhasil mengakhiri kekacauan pascakemerdekaan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Meski demikian, kepemimpinannya terus dibayangi oleh skandal korupsi dan kritik tajam mengenai cara pemerintah menangani pihak-pihak yang berseberangan secara politik.
