JurnalPatroliNews – Jakarta – Pemerintah Amerika Serikat mulai menggalang dukungan internasional dengan mengundang berbagai negara untuk bergabung dalam Dewan Perdamaian Gaza, sebuah badan baru yang digagas Presiden Donald Trump guna mengawasi gencatan senjata sekaligus proses pemulihan wilayah Gaza pascaperang.
Sejauh ini, Yordania, Yunani, Siprus, dan Pakistan menyatakan telah menerima undangan resmi dari Washington. Sebelumnya, sejumlah negara lain seperti Kanada, Turki, Mesir, Paraguay, Argentina, dan Albania juga mengonfirmasi hal serupa, meski jumlah total negara yang diundang belum diumumkan secara terbuka.
Di sisi lain, langkah AS tersebut menuai keberatan dari Israel. Kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menegaskan bahwa pembentukan komite eksekutif Dewan Perdamaian Gaza tidak pernah dikoordinasikan dengan pemerintah Israel dan dinilai tidak sejalan dengan kebijakan Tel Aviv.
“Susunan Dewan Perdamaian Gaza bertentangan dengan kebijakan Israel dan tidak pernah dibahas bersama kami,” demikian pernyataan resmi Kantor Perdana Menteri Israel, sebagaimana dikutip media setempat, Senin, 19 Januari 2026.
Dewan ini direncanakan diisi oleh para pemimpin dunia dan akan diperkenalkan secara resmi dalam waktu dekat, bertepatan dengan pelaksanaan World Economic Forum di Davos, Swiss. Tugas utama badan tersebut mencakup pengawasan tahap lanjutan gencatan senjata yang berlaku sejak 10 Oktober, pembentukan otoritas Palestina baru di Gaza, penempatan pasukan keamanan internasional, proses pelucutan senjata Hamas, hingga rekonstruksi wilayah yang hancur akibat konflik.
Laporan Bloomberg menyebutkan bahwa rancangan piagam Dewan Perdamaian Gaza telah disusun, meski belum dipublikasikan. Dalam draf tersebut, keanggotaan permanen hanya dapat diperoleh negara yang bersedia memberikan kontribusi dana sebesar 1 miliar dolar AS sebagai bentuk komitmen terhadap misi perdamaian dan pembangunan kembali Gaza.
