Insiden di Pelabuhan Melonguane, TNI AL Akui Dipicu Salah Paham Prajurit dan Warga

JurnalPatroliNews – Jakarta – Ketegangan sempat terjadi di Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara, setelah beredar rekaman video di media sosial yang memperlihatkan kemarahan warga terhadap sejumlah oknum prajurit TNI Angkatan Laut. Peristiwa tersebut diduga berkaitan dengan tindakan kekerasan terhadap seorang warga sipil di Pelabuhan Melonguane, Kamis malam (22/1/2026).

Salah satu unggahan yang ramai diperbincangkan muncul melalui akun Instagram @badanintelijenngopi, yang menampilkan puluhan warga mendatangi Markas Komando Pangkalan TNI AL (Mako Lanal) Melonguane sebagai bentuk protes atas dugaan pengeroyokan tersebut.

Menanggapi kejadian itu, Komandan Komando Daerah Angkatan Laut (Dankodaeral) VIII, Laksamana Muda TNI Dery Triesananto Suhendi, menyatakan pihaknya akan melakukan evaluasi menyeluruh serta pembinaan internal terhadap personel guna mencegah peristiwa serupa di kemudian hari.

“TNI AL berkomitmen menjaga disiplin, profesionalisme, dan sikap humanis prajurit saat menjalankan tugas di tengah masyarakat,” ujar Dery dalam keterangan resmi tertulis, Minggu (25/1/2026).

Ia membenarkan bahwa insiden penganiayaan tersebut memang terjadi dan dipicu oleh kesalahpahaman antara lima oknum prajurit Lanal Melonguane dengan seorang warga setempat di area pelabuhan umum.

“Kesalahpahaman tersebut diduga terjadi akibat pengaruh minuman keras, sehingga korban mengalami luka-luka dan situasi sempat berkembang tidak kondusif,” jelasnya.

Dery menegaskan bahwa institusinya tidak memberikan toleransi terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh prajurit, siapa pun yang terlibat.

“Oknum yang diduga terlibat langsung telah diamankan oleh Detasemen Polisi Militer Angkatan Laut untuk menjalani pemeriksaan intensif dan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tegasnya.

Pasca-insiden, Dery memastikan kondisi keamanan di Melonguane kini telah kembali terkendali. Ia juga mengimbau masyarakat Kabupaten Kepulauan Talaud agar tetap tenang dan bersama-sama menjaga stabilitas wilayah.

“Proses hukum akan berjalan secara profesional dan transparan,” pungkasnya.