JurnalPatroliNews – Jakarta –Â Keputusan Indonesia untuk bergabung dalam Board of Peace Gaza atau Dewan Perdamaian Gaza yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump mendapat respons dari DPR RI.
Anggota Komisi I DPR, Oleh Soleh, menilai langkah tersebut mencerminkan komitmen Indonesia dalam mendorong stabilitas kawasan Gaza sekaligus memperjuangkan kemerdekaan Palestina melalui skema solusi dua negara.
Meski demikian, Oleh mengingatkan agar keterlibatan Indonesia tidak disalahgunakan sebagai tameng politik oleh pihak tertentu. Ia menegaskan, jangan sampai kehadiran Indonesia di forum tersebut justru dimanfaatkan Presiden Trump bersama Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebagai pembenaran atas penguasaan wilayah Gaza tanpa persetujuan dan peran otoritas Palestina.
Menurut Oleh, apresiasi terhadap langkah diplomatik Indonesia harus diiringi kewaspadaan. Pasalnya, Dewan Perdamaian Gaza saat ini memunculkan berbagai spekulasi, mulai dari dugaan sebagai sarana legitimasi pencaplokan wilayah, upaya menyaingi peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), hingga instrumen untuk mendukung agenda politik luar negeri Presiden Trump.
Ia menilai pemerintah perlu memberikan penjelasan terbuka terkait mekanisme kerja dewan tersebut, termasuk proses pengambilan keputusan dan posisi kesetaraan antarnegara anggota. Oleh mempertanyakan apakah forum ini benar-benar dirancang untuk menjamin kemerdekaan Palestina, atau justru berpotensi menjadi alat pembenaran langkah sepihak Israel.
Lebih lanjut, legislator dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu berharap pemerintah menjabarkan secara rinci posisi Indonesia di dalam Dewan Perdamaian Gaza, beserta peta jalan yang jelas untuk mewujudkan perdamaian berkelanjutan di Palestina.
Ia juga menekankan pentingnya kejelasan metode dan tenggat waktu pelaksanaan solusi dua negara yang menjamin hak kemerdekaan Palestina secara utuh.
Menurut wakil rakyat asal Jawa Barat tersebut, kejelasan sikap Indonesia sangat krusial untuk meredam berbagai isu dan tafsir liar yang berkembang di publik. Oleh karena itu, ia berencana meminta penjelasan langsung dari Menteri Luar Negeri Sugiono dalam rapat kerja Komisi I DPR RI mendatang.
Ia berharap penjelasan resmi dari Menlu dapat memastikan bahwa keterlibatan Indonesia tetap sejalan dengan amanat konstitusi, yakni berperan aktif dalam upaya menghapus segala bentuk penjajahan di dunia.
