JurnalPatroliNews – Jakarta – Pemerintah didorong untuk segera mengambil langkah konkret dalam menekan harga daging sapi yang terus melonjak menjelang Ramadan. Di sejumlah daerah seperti Banten dan Yogyakarta, harga daging sapi dilaporkan telah menyentuh kisaran Rp140 ribu per kilogram, memicu keresahan masyarakat.
Lonjakan harga tersebut bahkan berdampak langsung pada aktivitas perdagangan. Ratusan pedagang daging di Cianjur, Jawa Barat, memilih menghentikan penjualan sebagai bentuk protes terhadap mahalnya harga daging di tingkat pengecer.
Menanggapi kondisi tersebut, Anggota Komisi VI DPR RI Imas Aan Ubudiyah menekankan bahwa kebijakan pemerintah membuka kuota impor daging sapi sebesar 250 ribu ton untuk BUMN harus mampu memberikan efek nyata bagi stabilitas harga di pasar.
Menurutnya, kebijakan impor dalam skala besar tidak boleh berhenti pada aspek administrasi semata. Negara, kata Imas, wajib memastikan bahwa tambahan pasokan tersebut benar-benar berdampak pada penurunan harga yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Ia juga mengingatkan bahwa momentum Ramadan hampir selalu diikuti peningkatan permintaan pangan, yang kerap menjadi pemicu lonjakan harga. Dalam situasi seperti ini, izin impor—baik untuk BUMN maupun swasta dengan kuota tambahan 30 ribu ton—harus dijadikan instrumen intervensi pasar yang efektif.
Legislator dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menilai ketersediaan stok saja tidak cukup jika tidak disertai pengawasan ketat terhadap jalur distribusi. Tanpa kontrol yang kuat, kebijakan impor berisiko tidak sampai pada tujuan utamanya, yakni melindungi konsumen dari harga yang melambung.
Imas menegaskan bahwa menjaga keterjangkauan harga pangan merupakan tanggung jawab negara, terlebih bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang paling terdampak saat harga kebutuhan pokok naik tajam.
Ia pun berharap Kementerian Perdagangan bersama instansi terkait segera menggelar operasi pasar serta memperketat pengawasan distribusi, agar gejolak harga daging dapat ditekan sebelum memasuki bulan suci Ramadan.
