JurnalPatroliNews – Jakarta – Sejumlah pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi dinilai tidak selaras dengan langkah politik yang diambilnya setelah lengser dari kursi kepala negara. Penilaian itu disampaikan Pengamat Politik Citra Institute, Efriza, yang menyoroti ketidakkonsistenan antara janji publik dan praktik politik Jokowi.
Efriza mengingatkan bahwa Jokowi sempat menyampaikan keinginannya untuk menjauh dari dunia politik usai masa jabatannya berakhir dan memilih menikmati peran sebagai kakek. Namun dalam kenyataannya, Jokowi justru dinilai tetap aktif dalam dinamika politik, salah satunya melalui keterlibatan dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
“Publik disuguhi narasi pensiun politik, tetapi faktanya Jokowi justru masuk dan mengambil peran besar di PSI,” ujar Efriza, Rabu, 4 Februari 2026.
Ia menambahkan, ketidaksinkronan semacam itu juga tampak dalam sejumlah sikap politik Jokowi sebelumnya. Salah satunya terkait dukungan terhadap Ganjar Pranowo. Meski sempat menyatakan keberpihakan, Jokowi dinilai tidak menunjukkan dukungan nyata ketika Ganjar resmi diusung PDI Perjuangan sebagai calon presiden.
Selain itu, Efriza juga menyinggung sikap Jokowi terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurutnya, meski kerap menyuarakan penguatan lembaga antirasuah, kebijakan yang lahir justru dinilai berkontribusi pada pelemahan KPK.
“Hal serupa terlihat dalam isu demokrasi. Jokowi sering menyampaikan komitmen terhadap demokrasi, tetapi pada periode tertentu pemerintahannya justru dianggap menjadi bagian dari kemunduran demokrasi di Indonesia,” lanjutnya.
Akademisi Magister Ilmu Politik Universitas Nasional (UNAS) itu menduga, langkah Jokowi masih berkaitan dengan upaya menjaga pengaruh politik melalui lingkaran keluarga. Dalam konteks ini, PSI disebut-sebut menjadi kendaraan politik yang berada di bawah bayang-bayang kekuasaan Jokowi.
“PSI akhirnya terlihat sebagai arena politik bagi anak bungsunya, Kaesang Pangarep,” pungkas Efriza.
