Prabowo Tegaskan Indonesia Siap Tinggalkan Board of Peace Jika Tak Berdampak bagi Palestina

JurnalPatroliNews – Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) bukanlah komitmen tanpa batas. Indonesia, kata dia, siap menarik diri apabila forum tersebut tidak menghasilkan kemajuan nyata bagi perdamaian Palestina atau bertentangan dengan amanat konstitusi dan nilai-nilai kemanusiaan.

Penegasan itu disampaikan Presiden saat berdialog dengan sejumlah tokoh Islam di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa, 3 Februari 2026.

Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Cholil Nafis, yang turut hadir dalam pertemuan tersebut, menyampaikan bahwa Presiden memberikan ruang bagi Indonesia untuk bersikap tegas, termasuk tidak mengikuti keputusan BoP yang dinilai tidak sejalan dengan kepentingan nasional.

“Presiden menyampaikan bahwa keikutsertaan Indonesia di BoP tidak bersifat mutlak. Jika kebijakannya tidak sesuai dengan sikap kita, Indonesia bisa memilih tidak ikut, bahkan siap mundur apabila tidak mampu membawa perubahan,” ujar Cholil.

Ia menjelaskan, Presiden juga membuka opsi abstain atau tidak terlibat dalam langkah-langkah BoP apabila arah kebijakannya menyimpang dari prinsip yang dianut Indonesia.

“Kalau ada keputusan yang tidak sejalan, Indonesia bisa memilih abstain atau tidak hadir. Dan bila ternyata forum itu tidak memberikan ruang untuk berbuat apa-apa, Presiden siap menarik Indonesia keluar dari BoP,” tambahnya.

Meski memahami niat Presiden untuk terlibat langsung dalam upaya perdamaian, Cholil mengaku tetap menyimpan keraguan mengingat kondisi di lapangan yang belum menunjukkan perbaikan signifikan.

Ia menyoroti sikap Israel yang hingga kini belum mengakui negara Palestina serta masih berlangsungnya serangan di wilayah Gaza.

Dalam kesempatan itu, Cholil juga menyampaikan kekhawatiran agar Indonesia tidak terjebak menjadi pihak yang justru membenarkan praktik penjajahan.

“Saya sampaikan langsung kepada Presiden, jangan sampai kehadiran kita justru menjadi legitimasi penjajahan dan hanya berfungsi sebagai pelengkap. Dan hal itu direspons oleh beliau,” pungkas Cholil.