JurnalPatroliNews – Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menegaskan komitmen penuh pemerintah pusat dalam mendorong transformasi kawasan perbatasan negara di Papua.
Dalam kunjungan kerja mendampingi Komisi II DPR RI di Kantor Gubernur Papua, Jayapura, pada Rabu (4/2/2026), ia menekankan bahwa keberadaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) tidak boleh hanya berhenti sebagai simbol kedaulatan negara secara administratif saja.
Lebih dari itu, PLBN harus dioptimalkan menjadi motor penggerak kesejahteraan masyarakat dan pusat pertumbuhan ekonomi baru yang kompetitif.
Ribka menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan khusus agar setiap pembangunan di wilayah perbatasan disertai dengan skema percepatan pertumbuhan ekonomi yang nyata.
Menindaklanjuti arahan tersebut, tiga kementerian kunci yaitu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan Kementerian PPN/Bappenas ditugaskan untuk saling berkoordinasi dalam mengoptimalkan fungsi PLBN.
Skala prioritas pembangunan kini disesuaikan dengan kebutuhan riil daerah, khususnya di wilayah Papua yang memiliki karakteristik geografis dan sosial yang unik sebagai daerah otonomi khusus.
Kunjungan strategis bersama pimpinan Komisi II DPR RI ini dipandang sebagai momentum penting untuk mengintegrasikan kebijakan pusat dengan aspirasi daerah.
Ribka berharap kolaborasi ini mampu melahirkan solusi konkret, terutama dalam memberikan ruang gerak bagi pemerintah daerah untuk mengelola potensi lokal di kawasan perbatasan secara mandiri namun tetap selaras dengan regulasi nasional.
Dukungan legislatif melalui regulasi yang kuat dianggap sebagai kunci agar kawasan yang menjadi beranda terdepan Indonesia ini tidak tertinggal dari sisi infrastruktur pendukung ekonomi.
Pertemuan tersebut dihadiri oleh Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda beserta jajaran anggota dewan, serta disambut oleh Wakil Gubernur Papua Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Setelah rangkaian diskusi di kantor gubernur, rombongan dijadwalkan bertolak langsung menuju titik perbatasan untuk meninjau kesiapan infrastruktur dan memverifikasi tantangan teknis di lapangan, guna memastikan manfaat pembangunan dirasakan langsung oleh masyarakat Papua di garis depan.
