JurnalPatroliNews – Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk menyukseskan dua program prioritas nasional, yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih.
Saat memberikan arahan kepada jajaran Pemerintah Kota Banjar dan Forkopimda di Jawa Barat pada Sabtu (7/2/2026), Wiyagus menyatakan bahwa program-program tersebut merupakan pilar utama dalam membangun kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia di tengah era bonus demografi.
Terkait program Makan Bergizi Gratis, Wiyagus menggarisbawahi bahwa inisiatif ini bukan sekadar tugas sektoral, melainkan gerakan bersama yang melibatkan peran aktif pemerintah daerah.
Program ini dirancang untuk menjamin pemenuhan gizi bagi anak sekolah, ibu hamil, serta kelompok rentan lainnya sebagai langkah konkret menuju visi Indonesia Emas 2045.
Ia meminta pemerintah daerah menjadikan delapan misi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto sebagai kompas utama dalam penyelenggaraan pemerintahan selama lima tahun ke depan.
Selain fokus pada gizi, Wamendagri juga menyoroti peran strategis Kopdeskel Merah Putih. Ia menjelaskan bahwa koperasi ini didesain sebagai motor penggerak ekonomi rakyat yang mampu menyerap hasil produksi lokal dan memperpendek rantai distribusi.
Dengan lebih dari 81.000 unit yang telah terbentuk secara nasional, Kementerian Dalam Negeri terus berkomitmen memfasilitasi daerah dalam penyediaan lahan dan penguatan kelembagaan koperasi agar manfaat ekonominya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat desa.
Dalam penutup arahannya, Wiyagus mengingatkan pentingnya aspek integritas dalam setiap tahapan program, mulai dari penganggaran hingga pengawasan di lapangan.
Ia mengajak jajaran Forkopimda Kota Banjar untuk bekerja sebagai satu tim yang solid guna memastikan kehadiran negara dirasakan oleh masyarakat melalui pelayanan publik yang transparan.
Setelah pertemuan, Wamendagri menyempatkan diri meninjau langsung Stasiun Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Hegarsari Pataruman untuk memastikan kesiapan fasilitas pendukung program gizi tersebut.
