JurnalPatroliNews | Jakarta – Wakil Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) PP Gerakan Kristiani Indonesia Raya (GEKIRA), Herry Dahana, mengajak seluruh elemen bangsa untuk tetap optimistis dan berperan aktif dalam mengawal pembangunan nasional menuju visi Indonesia Emas 2045.
Menurut Herry, kemajuan sebuah bangsa tidak hanya ditentukan oleh kemampuan masyarakat dalam mengkritisi kebijakan pemerintah, tetapi juga oleh kesediaan untuk memberikan masukan yang objektif serta mendukung program-program yang membawa manfaat bagi rakyat.
“Tidak ada bangsa yang menjadi maju hanya karena pandai mengkritik. Bangsa yang maju adalah bangsa yang mampu mengawal pemerintah, memberikan masukan yang objektif, serta mendukung setiap kebijakan yang benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat,” ujar Herry dalam keterangannya, Kamis (25/6/2026).
Ia menilai Indonesia saat ini tengah memasuki fase strategis menuju Indonesia Emas 2045. Namun perjalanan tersebut tidak lepas dari berbagai tantangan global yang semakin kompleks, mulai dari ketidakpastian ekonomi dunia, persaingan geopolitik, perkembangan teknologi yang pesat, perubahan iklim, hingga persoalan ketahanan pangan.
Karena itu, menurutnya, pembangunan sumber daya manusia yang unggul, sehat, cerdas, dan berdaya saing harus menjadi prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional.
Herry mengatakan, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah membawa visi besar untuk mewujudkan Indonesia yang kuat, mandiri, dan sejahtera melalui berbagai program strategis yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.
Program-program tersebut antara lain penguatan ketahanan pangan, peningkatan kualitas pendidikan, hilirisasi industri, pengembangan ekonomi nasional, serta investasi pada kualitas generasi muda Indonesia.
Salah satu program yang saat ini menjadi perhatian publik adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut Herry, berbagai tanggapan yang muncul terhadap program tersebut merupakan hal yang wajar dalam kehidupan demokrasi.
“Dalam negara demokrasi, perbedaan pandangan adalah sesuatu yang wajar. Namun alangkah baiknya jika setiap kebijakan dinilai secara objektif berdasarkan tujuan, pelaksanaan, hasil yang dicapai, serta bukti-bukti yang tersedia,” katanya.
Herry menjelaskan bahwa program makan bergizi bagi anak sekolah bukanlah kebijakan baru di dunia. Sejumlah negara seperti Jepang, Finlandia, Brasil, India, dan Korea Selatan telah lama menerapkan program serupa sebagai bagian dari investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia.
Menurutnya, manfaat program tersebut tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan gizi anak, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan kesehatan, kualitas pendidikan, kesiapan belajar, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal melalui keterlibatan petani dan pelaku usaha setempat.
Ia juga mengutip data World Food Programme (WFP) yang menyebutkan sekitar 466 juta anak di 107 negara telah menerima manfaat program makan sekolah sebagai bagian dari investasi di bidang pendidikan, kesehatan, dan pembangunan manusia.
“WFP menyebut program makan sekolah sebagai salah satu investasi sosial yang memiliki manfaat luas bagi pembangunan sumber daya manusia apabila dikelola secara efektif,” ujarnya.
Meski demikian, Herry menegaskan bahwa keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis tidak cukup hanya mengandalkan komitmen pemerintah. Program tersebut juga membutuhkan tata kelola yang profesional, transparansi anggaran, pengawasan yang kuat, ketepatan sasaran, serta evaluasi yang berkelanjutan.
Dalam konteks tersebut, masyarakat memiliki peran penting untuk memastikan program berjalan sesuai tujuan dan memberikan manfaat nyata bagi generasi penerus bangsa.
“Peran masyarakat bukan sekadar mendukung atau menolak, tetapi ikut mengawal agar program benar-benar memberikan manfaat bagi generasi penerus bangsa,” tegasnya.
Lebih lanjut, Herry mengajak seluruh komponen bangsa untuk menjaga persatuan dan semangat gotong royong dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan nasional.
Menurutnya, keberhasilan program pembangunan sangat bergantung pada kemampuan seluruh elemen bangsa untuk bekerja sama dan menjaga stabilitas sosial.
“Indonesia membutuhkan energi untuk membangun, bukan energi untuk saling menjatuhkan. Program sebesar apa pun tidak akan berhasil tanpa persatuan bangsa,” katanya.
Ia menegaskan bahwa dukungan terhadap pemerintah tidak berarti mengabaikan berbagai kekurangan yang masih ada. Sebaliknya, masyarakat tetap harus kritis, namun dengan pendekatan yang objektif dan konstruktif demi kepentingan bersama.
“Mendukung pemerintah bukan berarti menutup mata terhadap kekurangan. Kita mendukung agar setiap program yang baik berhasil, sekaligus mengawal dan memberikan masukan agar yang masih kurang dapat diperbaiki,” ujarnya.
Herry menilai demokrasi yang sehat harus dibangun melalui kritik yang objektif, dialog yang bermartabat, serta semangat kebersamaan untuk mencapai tujuan nasional.
“Indonesia Emas 2045 bukan hanya cita-cita pemerintah, melainkan cita-cita seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, mari bersama-sama memastikan setiap langkah pembangunan membawa manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkasnya.
Komentar