JurnalPatroliNews – Jakarta – Hingga saat ini, Presiden RI Prabowo Subianto belum menyerahkan Surat Presiden (supres) kepada DPR yang memuat nama-nama calon pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Informasi tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi setelah mendampingi Presiden dalam Rapat Pimpinan TNI–Polri di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, 9 Februari 2026.
Prasetyo menjelaskan, belum dikirimkannya supres bukan berarti proses pemilihan pimpinan OJK terhenti. Pemerintah, kata dia, tetap berpegang pada mekanisme yang diatur undang-undang, yakni melalui pembentukan panitia seleksi.
“Sampai sekarang belum ada. Mekanismenya tetap mengikuti prosedur pansel,” ujar Prasetyo kepada wartawan.
Saat dikonfirmasi apakah Presiden sudah mengantongi atau mempertimbangkan sejumlah nama untuk mengisi posisi pimpinan OJK, Prasetyo menegaskan hal itu belum dilakukan. Ia menyatakan belum ada daftar kandidat yang diajukan oleh Presiden.
Pernyataan senada sebelumnya juga disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Ia menepis kabar yang menyebut Presiden menunjuk langsung calon pimpinan OJK tanpa melalui proses seleksi terbuka.
Menurut Purbaya, pemilihan Ketua dan Anggota Dewan Komisioner OJK—termasuk posisi Ketua, Wakil Ketua, hingga jajaran eksekutif pengawas—tetap dijalankan melalui panitia seleksi. Ia menegaskan, informasi yang menyebut sebaliknya tidak benar.
“Isu itu keliru. Prosesnya tetap lewat pansel,” ujar Purbaya di lingkungan Istana Kepresidenan, Kamis, 5 Februari 2026.
Ia menambahkan, mekanisme seleksi yang transparan merupakan bagian penting dalam menjaga integritas lembaga pengawas sektor keuangan. Meski proses tersebut berpotensi memakan waktu lebih lama, Purbaya menilai hal itu lebih baik demi menjaga kepercayaan publik.
“Ini soal kredibilitas pengelolaan pasar keuangan dan kepatuhan terhadap aturan. Kalau prosedur dilanggar, justru akan merusak kepercayaan terhadap hasil seleksi maupun pimpinan OJK yang terpilih nantinya,” tegasnya.
