Terima Hibah Kapal Jepang, Wapang TNI dan Wamenhan Perkuat Alutsista di Komisi I DPR

JurnalPatroliNews – Jakarta – Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi R bersama Wakil Menteri Pertahanan RI Donny Ermawan menghadiri Rapat Kerja bersama Komisi I DPR RI di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa, 10 Februari 2026.

Pertemuan yang berlangsung secara tertutup ini turut dihadiri oleh jajaran petinggi tiga matra, yakni Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat Letjen TNI Muhammad Saleh Mustafa, Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksdya TNI Erwin S. Aldedharma, dan Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsdya TNI Tedi Rizalihadi.

Fokus utama dalam rapat ini adalah koordinasi strategis mengenai penguatan alat utama sistem persenjataan (alutsista) nasional.

Usai pertemuan, Wakil Menteri Pertahanan RI, Donny Ermawan, memberikan keterangan kepada awak media mengenai salah satu poin penting hasil rapat, yaitu kesepakatan terkait hibah kapal dari pemerintah Jepang.

Ia menjelaskan bahwa baik pihak pemerintah maupun DPR RI telah mencapai kata sepakat untuk menerima hibah kapal tersebut guna memperkuat jajaran armada laut Indonesia.

Proses hibah ini dipandang sebagai langkah krusial dalam meningkatkan kapasitas pengawasan dan pertahanan wilayah perairan nusantara tanpa membebani anggaran secara berlebihan.

Selain isu alutsista, awak media juga menanyakan perihal kesiapan TNI dalam merespons situasi geopolitik global, khususnya terkait wacana pengiriman pasukan perdamaian ke Gaza.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi R menegaskan bahwa pada prinsipnya TNI dalam posisi siap siaga.

Beliau menyatakan bahwa berapa pun personel yang dibutuhkan oleh negara untuk misi tersebut, TNI siap menjalankan tugas sesuai dengan mandat yang diberikan oleh pemerintah.

Melalui forum rapat kerja ini, TNI kembali menegaskan dedikasinya untuk menjaga kedaulatan wilayah serta memperkuat postur pertahanan negara.

Selain itu, keterlibatan aktif dalam mendukung perdamaian dunia tetap menjadi agenda prioritas yang sejalan dengan kebijakan pemerintah dan amanat konstitusi.

Sinergi antara Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI di hadapan legislatif ini diharapkan dapat mempercepat pemenuhan kebutuhan strategis militer Indonesia di tengah tantangan keamanan yang dinamis.