JurnalPatroliNews | Manado – Persoalan agraria hingga kebutuhan penerangan jalan mencuat dalam kegiatan Reses III Tahun 2026 anggota DPRD Kota Manado, Ferdinan Djeki Dumais, di Kelurahan Bailang, Kecamatan Bunaken, Jumat (7/8/2026).
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Manado itu menjadikan agenda reses sebagai ruang dialog terbuka bersama masyarakat. Beragam persoalan yang selama ini dihadapi warga disampaikan secara langsung untuk mendapat perhatian dan tindak lanjut pemerintah daerah.
Sejumlah aspirasi yang mengemuka antara lain persoalan agraria, administrasi kependudukan, sarana dan prasarana olahraga, kenaikan harga kebutuhan pokok, transparansi informasi bantuan sosial, penerangan jalan, hingga usulan pemekaran lingkungan di Kelurahan Bailang.
Dumais memastikan setiap aspirasi tidak berhenti sebatas catatan reses. Ia menyatakan akan mengawal persoalan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah maupun instansi terkait.
Salah satu persoalan yang mendapat perhatian serius adalah konflik atau persoalan agraria yang disampaikan warga Loreng.
Dumais mengatakan, pihaknya telah memfasilitasi Rapat Dengar Pendapat sebagai bagian dari upaya mencari penyelesaian. Namun, ia menegaskan proses tersebut harus tetap berjalan berdasarkan ketentuan hukum dan prosedur yang berlaku.
“Persoalan agraria bukanlah hal yang gampang, namun kita akan memperjuangkan hal tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku,” tegas Dumais.
Menurutnya, penyelesaian persoalan pertanahan membutuhkan kehati-hatian karena menyangkut kepastian hak masyarakat dan harus memperhatikan dokumen maupun ketentuan hukum yang berlaku.
Kenaikan harga bahan pokok juga menjadi salah satu perhatian masyarakat dalam dialog tersebut.
Dumais menjelaskan, pergerakan harga tidak berdiri sendiri. Kondisi ekonomi global, dinamika politik internasional, hingga inflasi dapat memberikan dampak terhadap perekonomian nasional dan akhirnya dirasakan masyarakat di tingkat daerah.
“Ditambah lagi dengan dampak inflasi, di mana peredaran uang lebih cepat dari peredaran barang. Sehingga harga barang naik dan membutuhkan angka rupiah yang lebih tinggi,” jelasnya.
Ia menilai persoalan daya beli masyarakat harus tetap menjadi perhatian pemerintah karena berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar warga.
Akta Kelahiran dan Pelayanan Publik
Persoalan administrasi kependudukan, khususnya pengurusan akta kelahiran, juga disampaikan warga.
Dalam kesempatan tersebut, perwakilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado yang hadir memberikan respons langsung. Disdukcapil menyatakan siap menindaklanjuti persoalan tersebut agar masyarakat memperoleh dokumen kependudukan tanpa proses yang berlarut-larut.
Dumais menilai pelayanan administrasi kependudukan merupakan bagian penting dari pemenuhan hak dasar warga negara.
Aspirasi lainnya menyangkut kebutuhan sarana dan prasarana olahraga serta penerangan jalan.
Perwakilan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Dinas Pemuda dan Olahraga turut memberikan tanggapan terhadap usulan masyarakat.
Kedua instansi tersebut menyatakanajian
Usulan pemekaran lingkungan di Kelurahan Bailang juga menjadi bagian dari aspirasi warga.
Dumais menjelaskan, pemekaran wilayah tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan keinginan masyarakat. Ada sejumlah aspek yang harus dikaji, termasuk kemampuan fiskal daerah dan kesiapan administrasi pemerintahan.
Namun demikian, ia menilai aspirasi tersebut tetap perlu mendapat perhatian agar dapat dikaji secara serius dan memiliki peluang untuk direalisasikan apabila seluruh persyaratan terpenuhi.
Di penghujung kegiatan, Ferdinan Djeki Dumais menegaskan komitmennya untuk membawa dan mengawal aspirasi masyarakat melalui fungsi legislatif.
Ia berharap reses tidak sekadar menjadi agenda formal anggota DPRD bertemu konstituen, tetapi menjadi sarana untuk mengidentifikasi persoalan nyata yang membutuhkan intervensi pemerintah.
“Saya akan mengawal semua aspirasi yang telah disampaikan oleh masyarakat, terlebih akan memperjuangkannya,” tutup Dumais.
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat komunikasi antara wakil rakyat dan masyarakat. Berbagai aspirasi yang muncul selanjutnya diharapkan dapat menjadi bahan pembahasan serta pengawasan DPRD terhadap kinerja pemerintah daerah.
Bagi warga Bailang, reses menjadi momentum untuk memastikan persoalan yang mereka hadapi tidak hanya didengar, tetapi juga memiliki jalur tindak lanjut yang jelas.
Komentar