JurnalPatroliNews – Jakarta – Nama Kamboja kini tak lagi identik semata dengan negara berkembang di Asia Tenggara. Dalam beberapa tahun terakhir, negeri yang dipimpin Perdana Menteri Hun Manet justru menjelma menjadi episentrum industri penipuan digital global, menarik ribuan pekerja asing—termasuk dari Indonesia.
Di balik iklan lowongan kerja bergaji tinggi dan janji fasilitas mewah, Kamboja menjadi magnet bagi warga negara Indonesia (WNI) yang mencari peruntungan. Data menunjukkan lonjakan signifikan jumlah WNI di negara tersebut. Pada 2020, jumlah WNI di Kamboja tercatat sekitar 2.330 orang. Angka itu melonjak tajam menjadi 19.365 orang pada 2024.
Sepanjang 2024 saja, jumlah kedatangan WNI ke Kamboja mencapai 166.795 orang. Arus tersebut tidak mereda memasuki 2025 hingga awal 2026. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Phnom Penh mencatat, hanya dalam periode Januari hingga 15 Februari 2026, terdapat 4.150 laporan WNI yang masuk. Dalam rentang empat hari pertengahan Januari, laporan melonjak ratusan per hari.
Sebagian dari mereka memilih pulang secara mandiri. Sejak 30 Januari 2026, sedikitnya 225 WNI telah kembali ke Tanah Air, sementara 743 lainnya dijadwalkan dipulangkan bertahap hingga awal Maret.
Meski demikian, hasil asesmen menunjukkan mayoritas WNI yang melapor tidak terindikasi sebagai korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Fakta ini menyoroti sisi kompleks persoalan: sebagian berangkat secara sukarela, sadar risiko, atau terdorong keterbatasan ekonomi, lalu terjebak dalam industri penipuan berskala global.
Industri scam di Kamboja bukan sekadar persoalan bilateral. Sindikat lintas negara merekrut pekerja dari berbagai penjuru dunia. Selain Indonesia—yang diperkirakan memiliki 3.000 hingga 5.000 warga terlibat pada 2026—pekerja juga datang dari China, Vietnam, India, Korea Selatan, Pakistan, Bangladesh, hingga Afrika dan Eropa.
Menurut laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa, lebih dari 100.000 orang diperkirakan bekerja di kompleks penipuan (scam compounds) di Kamboja. Sepanjang 2020–2025, tercatat lebih dari 7.000 kasus penipuan digital global, dengan sekitar 4.300 kasus berpusat di negara tersebut. Kerugian finansial diperkirakan mencapai miliaran dolar AS.
Tekanan internasional mendorong otoritas Kamboja melakukan operasi besar-besaran pada 2026. Sejumlah wilayah seperti Svay Rieng, Mondulkiri, dan Prey Veng menjadi sasaran razia. Ribuan pekerja asing dilaporkan melarikan diri saat operasi berlangsung, meninggalkan pusat-pusat operasi digital yang selama ini tersembunyi di balik apartemen dan kawasan berpagar tinggi.
Di balik angka dan statistik, tragedi kemanusiaan terus bermunculan. Sejumlah WNI dilaporkan meninggal dunia di Kamboja sepanjang 2025 hingga awal 2026, baik akibat sakit, kecelakaan, maupun dugaan kekerasan. Amnesty International mencatat adanya kesaksian terkait penyiksaan, penahanan paksa, hingga kematian akibat upaya pelarian dari kompleks penipuan.
Di dalam negeri, perdebatan publik mencuat. Otoritas Jasa Keuangan menyebut sebagian WNI di Kamboja bukan hanya korban, melainkan juga pelaku penipuan. Garis antara korban dan pelaku kian kabur, sementara aliran dana hasil kejahatan terus berputar dalam skala global.
Fenomena ini menunjukkan bahwa industri penipuan digital bukan lagi kejahatan sporadis, melainkan ekosistem terorganisasi dengan jaringan perekrut, operator, dan pelindung yang kompleks. Selama iming-iming keuntungan instan lebih menggoda dibanding proses kerja yang panjang dan aman, arus keberangkatan ke Kamboja diperkirakan akan terus terjadi.
Bagi pemerintah dan masyarakat, deretan angka tersebut menjadi peringatan keras. Di balik janji gaji fantastis, tersimpan risiko besar yang tak jarang berujung pada tragedi kemanusiaan.
