JurnalPatroliNews – VATIKAN – Pemerintah Vatikan menegaskan tidak akan bergabung dalam inisiatif Board of Peace yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Sikap tersebut disampaikan pejabat diplomatik tertinggi Vatikan, Pietro Parolin, dalam pernyataan yang dikutip dari Reuters, Rabu (18/2/2026).
Parolin menilai karakter dewan tersebut tidak sejalan dengan posisi dan peran khas Takhta Suci dalam diplomasi internasional.
“Takhta Suci tidak akan berpartisipasi dalam Dewan Perdamaian karena sifatnya yang khusus, yang jelas berbeda dengan negara-negara lain,” ujar Parolin.
Ia menegaskan, penyelesaian konflik global, termasuk isu Palestina, seharusnya berada di bawah otoritas Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
“Salah satu kekhawatiran adalah bahwa di tingkat internasional, PBB-lah yang seharusnya mengelola situasi krisis ini. Ini adalah salah satu poin yang telah kami tekankan,” katanya.
Sebelumnya, Paus Leo, pemimpin Vatikan pertama asal Amerika Serikat yang kerap mengkritik sejumlah kebijakan Trump, menerima undangan untuk bergabung dalam dewan tersebut pada Januari lalu. Namun, sebagai pemimpin sekitar 1,4 miliar umat Katolik dunia, Paus jarang terlibat dalam forum politik internasional, meskipun Vatikan memiliki jaringan diplomatik luas dan berstatus pengamat tetap di PBB.
Board of Peace merupakan bagian dari rencana Trump terkait Gaza yang melatarbelakangi gencatan senjata rapuh pada Oktober. Dewan itu awalnya dirancang untuk mengawasi tata kelola sementara Gaza, sebelum kemudian disebut akan diperluas untuk menangani konflik global dengan Trump sebagai ketua.
Inisiatif tersebut menuai kritik dari sejumlah pakar hak asasi manusia dan pengamat internasional yang menilai mekanisme itu berpotensi menyerupai struktur kolonial serta dapat menggerus peran PBB. Dewan tersebut juga disorot karena tidak melibatkan perwakilan Palestina.
Sementara itu, situasi di Gaza masih memanas. Gencatan senjata dilaporkan berulang kali dilanggar, sementara operasi militer Israel disebut telah menewaskan puluhan ribu warga Palestina dan memicu krisis kemanusiaan yang semakin serius.
