JurnalPatroliNews – Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menegaskan komitmennya untuk menjamin keamanan penerbangan perintis dan fasilitas publik di tanah Papua.
Hal ini merespons insiden penembakan pesawat Cessna Grand Caravan PK-SNR milik Smart Aviation yang sempat melumpuhkan aktivitas udara di 11 bandara.
Dalam rapat koordinasi yang digelar di Jakarta, Jumat (20/2/2026), Menko Polkam Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago melalui Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara, Mayjen TNI Purwito Hadi Wardhono, menyatakan bahwa negara tidak akan menoleransi segala bentuk ancaman terhadap objek vital nasional.
“Negara tidak akan pernah mundur dalam menjaga kedaulatan dan keselamatan rakyat. Segala gangguan terhadap fasilitas layanan publik merupakan ancaman serius yang akan ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku,” ujar Purwito.
Pembukaan Bandara Secara Bertahap Pemerintah menyadari bahwa penutupan bandara berdampak langsung pada distribusi logistik dan akses layanan kesehatan warga.
Oleh karena itu, hasil rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga memutuskan untuk membuka kembali tiga bandara strategis secara bertahap, yakni:
- Bandara Koroway Batu
- Bandara Beoga
- Bandara Iwur
Pembukaan kembali ini akan dilakukan setelah evaluasi pengamanan oleh TNI dan Polri dinyatakan memadai. Langkah ini diambil guna memastikan konektivitas wilayah pedalaman tetap terjaga tanpa mempertaruhkan keselamatan awak pesawat.
Evaluasi Sistem Keamanan Nasional Selain pembukaan kembali bandara, pemerintah juga melakukan evaluasi menyeluruh terhadap prosedur pengamanan udara nasional di Papua.
Purwito menekankan bahwa stabilitas keamanan adalah prasyarat mutlak bagi keberlanjutan pembangunan dan pelayanan masyarakat di wilayah tersebut.
“Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak terprovokasi informasi menyesatkan dan bersama-sama menjaga kondusivitas lingkungan. Negara hadir dan terus bekerja untuk memastikan Papua tetap aman,” pungkasnya.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh perwakilan Kementerian Perhubungan, Kementerian Kesehatan, TNI, Polri, BIN, serta pemerintah daerah terkait guna memastikan sinergi pengamanan berjalan secara terintegrasi.
