JurnalPatroliNews – Jakarta -Gerakan perlawanan Hamas secara resmi mendesak Israel untuk menghentikan seluruh serangan militernya ke Jalur Gaza sebagai syarat utama proses politik menuju perdamaian.
Pernyataan ini dikeluarkan tak lama setelah berakhirnya pertemuan perdana Board of Peace (BoP), sebuah lembaga inisiasi Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang membahas masa depan Gaza pascakonflik dua tahun terakhir.
Dalam forum yang dihadiri langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto tersebut, negara-negara anggota berkomitmen mengalokasikan bantuan rekonstruksi sebesar USD 5 miliar atau setara Rp 84 triliun.
Meski kesepakatan finansial tercapai, pertemuan di Washington belum menghasilkan keputusan konkret mengenai linimasa pelucutan senjata oleh Hamas maupun penarikan mundur tentara Israel secara penuh dari wilayah Gaza.
Hamas menegaskan bahwa keberlanjutan proses politik hanya mungkin terjadi jika agresi militer dihentikan tanpa syarat.
Setiap proses politik atau kesepakatan yang sedang dibahas mengenai Jalur Gaza dan masa depan rakyat Palestina harus dimulai dengan penghentian total agresi, tulis Hamas dalam pernyataan resminya sebagaimana dikutip dari AFP.
Selain penghentian serangan, kelompok penguasa Gaza tersebut menuntut pencabutan blokade ekonomi yang telah berlangsung lama serta jaminan hak penentuan nasib sendiri bagi rakyat Palestina.
Terkait pengumuman pengiriman pasukan penjaga perdamaian internasional, di mana Indonesia termasuk di dalamnya, Hamas menyatakan sikap terbuka namun dengan batasan yang ketat.
Juru bicara Hamas, Hazem Qassem, menjelaskan bahwa pihaknya bersedia menerima pasukan internasional asalkan berfungsi sebagai pemantau gencatan senjata dan penyangga (buffer zone) untuk melindungi warga sipil dari tentara pendudukan.
Kami menginginkan pasukan penjaga perdamaian yang memastikan pelaksanaan gencatan senjata tanpa mencampuri urusan internal pemerintahan Gaza, tegas Qassem.
Hingga saat ini, situasi di lapangan masih dibayangi ketegangan menyusul laporan serangan sporadis yang masih terjadi meskipun kesepakatan gencatan senjata secara teknis telah diupayakan melalui jalur diplomatik internasional.
