JurnalPatroliNews – Jakarta — Pemerintah didorong menjalankan kebijakan transisi energi secara realistis dan pragmatis dengan tetap menempatkan kepentingan nasional sebagai prioritas utama. Pendekatan tersebut dinilai penting agar percepatan pengembangan energi bersih tidak mengorbankan aspek ketahanan energi nasional.
Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia, Arsjad Rasjid, menyatakan dukungannya terhadap percepatan transisi Energi Baru Terbarukan (EBT), terutama sebagai respons atas dampak perubahan iklim dan meningkatnya bencana lingkungan. Namun, ia menegaskan bahwa agenda tersebut harus berjalan seiring dengan jaminan keamanan pasokan energi.
“Perubahan iklim itu nyata sehingga transisi energi penting. Tetapi yang tidak kalah krusial adalah keamanan energi. Keduanya harus berjalan dalam satu kesatuan,” ujarnya dalam wawancara program ekonomi Garuda TV di Jakarta, Senin (23/2/2026).
Arsjad yang juga baru dilantik sebagai anggota Dewan Penasihat Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia menilai pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara target peningkatan energi terbarukan dan kebutuhan riil pasokan energi nasional. Ia menyinggung target bauran energi yang membidik sekitar 25 persen berasal dari sumber terbarukan, sementara realisasinya saat ini masih di bawah angka tersebut.
Menurut dia, peluang investasi hijau di Indonesia terbuka sangat lebar. Indonesia disebut memiliki kekayaan sumber daya energi bersih, mulai dari panas bumi, tenaga surya, angin, hingga opsi pengembangan nuklir pada masa mendatang.
Arsjad juga mengingatkan permintaan energi ke depan dipastikan melonjak seiring percepatan digitalisasi, perkembangan kecerdasan buatan (AI), serta pembangunan pusat data yang membutuhkan suplai listrik dalam jumlah besar.
“Sulit membayangkan pengembangan AI tanpa dukungan energi yang memadai,” katanya.
Meski optimistis terhadap prospek transisi energi nasional, Arsjad mengakui tantangan terbesar masih berada pada aspek teknologi. Karena itu, ia mendorong penguatan kerja sama dengan mitra yang memiliki keunggulan teknologi, sekaligus memperluas kolaborasi pembiayaan antara sektor publik dan swasta, baik dari dalam maupun luar negeri.
Ia turut menekankan peran strategis PLN dalam membuka ruang partisipasi swasta secara transparan. Menurutnya, kepastian regulasi dan tata kelola yang terbuka akan menjadi faktor penentu untuk menarik arus investasi ke sektor energi hijau.
“Peluangnya sangat besar. Tinggal bagaimana kita mendorongnya dengan tata kelola yang transparan dan konsisten,” ujar Arsjad.
