JurnalPatroliNews – Jakarta – Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Hidayat Nur Wahid, mendorong Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) agar tidak berhenti pada pernyataan kecaman terhadap Israel. Ia menilai, rapat darurat tingkat menteri luar negeri OKI harus menghasilkan keputusan operasional bersama untuk merespons rencana pencaplokan wilayah Tepi Barat Palestina.
Menurut Hidayat, situasi di Palestina semakin mengkhawatirkan, tidak hanya di Jalur Gaza tetapi juga di Tepi Barat dan Yerusalem Timur. Karena itu, pertemuan OKI dinilai sangat penting untuk merumuskan langkah nyata.
“Rapat Darurat tingkat Menteri OKI ini sangat penting karena semakin gentingnya situasi yang mengancam bukan hanya di Jalur Gaza, tetapi juga wilayah Palestina lainnya, yakni Tepi Barat dan Yerusalem Timur,” ujar politikus yang akrab disapa HNW tersebut, Jumat (27/2/2026).
Ia menegaskan, yang dibutuhkan saat ini bukan sekadar pernyataan verbal berupa kecaman atau penolakan. Pasalnya, langkah serupa sudah berulang kali dilakukan namun dinilai tidak diindahkan Israel. Bahkan, menurutnya, agresi Israel justru semakin meluas, mulai dari serangan di Gaza hingga upaya penguasaan Tepi Barat dan kawasan Masjid Al Aqsa.
Hidayat juga mengusulkan agar pertemuan tingkat menteri luar negeri segera ditingkatkan menjadi Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) kepala negara anggota OKI. Langkah itu dinilai penting agar keputusan yang dihasilkan lebih strategis dan memiliki daya tekan lebih kuat.
“Untuk pembahasan awal memang lebih tepat dilakukan oleh para menlu, tetapi agar keputusan yang dihasilkan lebih strategis dan konkret untuk menyelamatkan Tepi Barat sebagai langkah nyata menyelamatkan Palestina, sangat penting apabila keputusan KTT tingkat menlu itu ditindaklanjuti dengan KTT tingkat kepala negara OKI,” ujarnya.
Ia menambahkan, beberapa kepala negara anggota OKI juga tergabung dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) yang dipimpin Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Karena itu, Hidayat menilai perlu ada pembahasan bersama mengenai peran maksimal negara-negara OKI di forum tersebut.
Bahkan, ia membuka opsi evaluasi hingga boikot terhadap dewan tersebut apabila dinilai tidak efektif dalam memperjuangkan penghentian perang, menghadirkan perdamaian, serta mewujudkan kemerdekaan Palestina, termasuk melalui skema two-state solution.
“Karena terbukti, alih-alih Israel menghentikan perang dan menghadirkan perdamaian, Israel malah memperluas medan perang dengan menyerang Tepi Barat serta membuat keputusan dan aksi militer untuk mencaplok wilayah tersebut,” pungkasnya.
