JurnalPatroliNews – Jakarta – Ketegangan antara Washington dan Teheran kembali memanas menyusul serangan militer terbaru Amerika Serikat ke Iran. Namun, langkah Presiden AS, Donald Trump, dinilai tidak hanya berdampak pada geopolitik Timur Tengah, tetapi juga berpotensi menggerus integritas demokrasi Amerika sendiri.
Co-founder Imparsial, PBHI, dan SETARA Institute sekaligus Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Partai Demokrat, Rachland Nashidik, menilai situasi kali ini berbeda dibanding ketegangan-ketegangan sebelumnya antara AS dan Iran.
Menurutnya, Trump sebelumnya pernah mengklaim berhasil menghancurkan fasilitas nuklir Iran melalui serangan militer. Namun alasan serupa kini kembali digunakan untuk membenarkan agresi terbaru.
“Trump sebelumnya sudah mengebom dan mengklaim keberhasilan dalam menghancurkan fasilitas nuklir Iran. Tapi hari ini alasan yang sama didaur ulang untuk membenarkan serangan baru,” ujar Rachland melalui akun X, Minggu (1/3/2026).
Ia mempertanyakan konsistensi klaim tersebut. Jika fasilitas nuklir Iran benar-benar telah dilumpuhkan, serangan lanjutan dinilai tidak memiliki dasar kuat. Sebaliknya, jika fasilitas itu masih beroperasi, maka klaim keberhasilan sebelumnya patut diragukan.
“Dua-duanya merusak kredibilitas,” tegasnya.
Soroti Bahasa Personal Trump
Rachland juga menyoroti pernyataan Trump yang menekankan keberanian pribadinya dalam memerintahkan serangan. Ia menilai narasi tersebut berbahaya bagi praktik demokrasi konstitusional.
Dalam sistem ketatanegaraan Amerika Serikat, kewenangan menyatakan perang berada di tangan Kongres, sementara presiden bertindak sebagai panglima tertinggi pelaksana keputusan tersebut.
“Ini bukan bahasa institusi. Ia menempatkan keputusan perang sebagai ekspresi keberanian individual, bukan hasil pertimbangan kolektif negara,” kata Rachland.
Menurut dia, penekanan pada faktor personal berpotensi menggeser pusat gravitasi kekuasaan dari institusi negara kepada figur presiden.
Faktor Israel dan Politik Domestik
Rachland turut menyinggung kedekatan Washington dengan Israel dalam eskalasi terbaru. Ia menilai dukungan Trump yang sangat kuat kepada pemerintahan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, berisiko memperkuat persepsi global bahwa Amerika bertindak tanpa jarak terhadap sekutunya tersebut.
Di sisi lain, ia melihat dimensi politik domestik juga tidak bisa diabaikan. Dalam iklim politik AS yang terpolarisasi, langkah militer dinilai berpotensi digunakan untuk membangun citra kepemimpinan yang tegas.
“Kompleks ego-narsistik di sini bukan lagi sekadar diagnosis psikologis — ia adalah variabel politik,” ujarnya.
Peringatan soal Preseden Berbahaya
Rachland mengingatkan, bahaya terbesar bukan semata pada dampak militer di Timur Tengah, melainkan preseden politik yang dapat muncul.
Menurutnya, ketika perang dipresentasikan sebagai panggung keberanian individu, legitimasi keputusan berpotensi bergeser dari hukum menuju kehendak politik personal.
“Bom-bom itu mungkin jatuh di Timur Tengah. Tetapi sumber penyakitnya ada di dalam jantung sistem konstitusional Amerika,” pungkasnya.
Ia menilai, jika tren ini berlanjut, yang pertama kali retak bukanlah Teheran, melainkan kredibilitas demokrasi Amerika Serikat itu sendiri.
