JurnalPatroliNews – Jakarta – Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan posisi diplomasi Indonesia yang teguh terhadap isu kemerdekaan Palestina dalam pertemuan strategis dengan para ulama dan pimpinan organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (5/3/2026) malam.
Fokus utama pembicaraan tersebut menyoroti peran serta Indonesia dalam Board of Peace (BoP).
Ketua MUI bidang Dakwah, KH Cholil Nafis, mengungkapkan bahwa Presiden memiliki tekad yang sangat kuat untuk menggunakan posisi Indonesia di BoP sebagai alat perjuangan bagi kedaulatan bangsa Palestina.
Dalam pertemuan tersebut, Prabowo menyatakan komitmen ekstrem dengan siap mengundurkan diri atau menarik keterlibatan Indonesia jika keberadaan BoP terbukti tidak memberikan dampak nyata bagi kemerdekaan Palestina.
Senada dengan hal tersebut, Ketua Dewan Penasihat Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Jimly Asshiddiqie, membenarkan bahwa Presiden secara terbuka menyatakan kesiapan Indonesia untuk keluar dari keanggotaan BoP apabila agenda organisasi tersebut melenceng dari kepentingan nasional Indonesia dalam memperjuangkan hak-hak rakyat Palestina.
Meski demikian, Jimly memberikan catatan bahwa Indonesia sebaiknya tetap bertahan di BoP dengan strategi penundaan kewajiban tertentu sebagai bentuk tekanan diplomasi, mengingat forum tersebut masih dibutuhkan untuk menyuarakan aspirasi kemanusiaan.
Sikap tegas Kepala Negara juga dikonfirmasi oleh Sekretaris Majelis Syura DPP FPI, Habib Hanif Alatas. Ia menyampaikan bahwa Presiden akan menarik diri dari BoP secara otomatis jika melihat tidak ada lagi celah kemaslahatan bagi Palestina maupun bagi kepentingan nasional Indonesia.
Menurutnya, pernyataan Presiden merupakan sinyal kuat bagi dunia internasional mengenai integritas politik luar negeri Indonesia.
Dalam dialog tersebut, Presiden juga menerangkan mengenai berbagai risiko dan tanggung jawab yang menyertai keanggotaan di BoP, termasuk kemungkinan pengiriman pasukan perdamaian.
Para tokoh agama yang hadir mengapresiasi penjelasan transparan dari Kepala Negara dan menyatakan dukungan penuh atas sikap kedaulatan yang diambil pemerintah demi mewujudkan perdamaian abadi di tanah Palestina.
