JurnalPatroliNews – Jakarta – Situasi keamanan di kawasan Teluk berada di titik nadir setelah serangan drone iran (pesawat tak berawak) yang diluncurkan Iran menghantam Pulau Sitra, Bahrain, pada Minggu (8/3) malam.
Serangan ini dilaporkan melukai sedikitnya 32 orang dan memicu kepanikan massal di wilayah yang menjadi salah satu titik tumpu operasi militer Amerika Serikat di Timur Tengah.
Kementerian Kesehatan Bahrain mengonfirmasi bahwa dari puluhan korban luka, empat di antaranya berada dalam kondisi kritis.
Di antara para korban terdapat seorang remaja putri berusia 17 tahun yang menderita cedera serius di bagian kepala dan mata, serta seorang bayi yang baru berusia dua bulan.
Serangan ini diklaim sebagai bentuk aksi balas dendam Teheran atas serangan gabungan yang dilancarkan AS dan Israel terhadap wilayah Iran sebelumnya.
Fokus utama serangan Iran adalah pangkalan militer AS yang tersebar di wilayah Teluk, termasuk dua pangkalan penting di Bahrain yang berfungsi sebagai pusat operasi udara dan laut.
Serangan Serentak di Qatar, Saudi, dan Kuwait
Eskalasi konflik tidak berhenti di Bahrain. Pada Senin (9/3) pagi, serangkaian ledakan hebat dilaporkan terdengar di Doha, ibu kota Qatar.
Di saat yang bersamaan, pemerintah Arab Saudi dan Kuwait juga melaporkan adanya serangan baru yang diduga kuat berasal dari militer Iran.
Ketiga negara tersebut diketahui menampung pangkalan militer AS yang krusial bagi stabilitas kawasan.
Menanggapi situasi yang kian tak terkendali, Kedutaan Besar AS di Riyadh telah mengeluarkan perintah evakuasi bagi seluruh staf non-darurat dan anggota keluarga mereka untuk segera meninggalkan Arab Saudi.
Peringatan Masoud Pezeshkian
Sebelumnya, Presiden Iran Masoud Pezeshkian telah memberikan peringatan keras kepada negara-negara tetangga di Semenanjung Arab.
Ia menegaskan agar wilayah mereka tidak digunakan oleh AS maupun Israel sebagai pangkalan untuk meluncurkan agresi terhadap Iran.
“Jika hal itu terjadi, Iran akan memberikan respons yang jauh lebih keras,” tegas Pezeshkian dalam pernyataan resminya akhir pekan lalu.
Kini, dunia internasional menantikan langkah diplomasi maupun militer yang akan diambil oleh koalisi pimpinan AS guna mencegah krisis ini berubah menjadi perang terbuka yang lebih luas di kawasan penghasil energi dunia tersebut.
