JurnalPatroliNews – JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melaporkan kondisi utang Indonesia kepada Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/3/2026).
Dalam laporannya, Airlangga menyampaikan bahwa rasio utang luar negeri Indonesia saat ini berada di angka 29,9 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka tersebut, menurutnya, menunjukkan posisi utang Indonesia masih relatif rendah.
“Utang luar negeri masih rendah, 29,9 persen dari PDB per hari ini,” ujar Airlangga di hadapan Presiden dan para anggota kabinet.
Mendengar laporan tersebut, Prabowo sempat mengonfirmasi kembali angka rasio utang yang disampaikan.
“Maaf, maaf, 29 persen atau 39 persen? Menurun ya?” tanya Prabowo dalam rapat tersebut.
Airlangga kemudian menjelaskan bahwa angka 29,9 persen hanya mencerminkan utang luar negeri pemerintah dan belum mencakup utang dari dalam negeri.
“Utang luar negeri saja, Pak. Utang luar negeri. Di luar yang diambil dari dalam negeri,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa jika seluruh utang pemerintah—baik dari dalam maupun luar negeri—dihitung secara keseluruhan, maka rasio utang Indonesia berada di kisaran sekitar 40 persen terhadap PDB.
Menanggapi penjelasan tersebut, Prabowo menilai rasio utang Indonesia masih tergolong rendah dibandingkan dengan banyak negara lain di dunia. Airlangga pun membenarkan penilaian tersebut.
“Masih salah satu terendah di dunia?” tanya Prabowo.
“Masih terendah,” jawab Airlangga.
Selain membahas rasio utang, Airlangga juga melaporkan posisi cadangan devisa Indonesia yang saat ini mencapai sekitar 151,9 miliar dolar AS. Nilai tersebut dinilai cukup kuat karena setara dengan pembiayaan sekitar enam bulan impor.
Cadangan devisa tersebut juga menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di kisaran 140 miliar dolar AS.
Sementara itu, sebelumnya Wakil Menteri Keuangan Juda Agung mengungkapkan realisasi pembiayaan utang pemerintah hingga akhir Februari 2026 telah mencapai Rp185,3 triliun.
Jumlah tersebut setara dengan 22,3 persen dari target pembiayaan utang dalam APBN 2026 yang ditetapkan sebesar Rp832,2 triliun.
“Pembiayaan anggaran tahun 2026 terjaga dengan baik dalam batas terkendali. Realisasinya per akhir Februari mencapai Rp185,3 triliun atau 22,3 persen dari target,” kata Juda dalam konferensi pers APBN di Kantor Kementerian Keuangan.
