JurnalPatroliNews – Jakarta – Pemerintah Qatar mengecam keras serangan militer Israel di wilayah selatan Lebanon. Doha menilai aksi tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional.
Dalam pernyataan resmi yang dirilis pada Jumat (13/3/2026), Kementerian Luar Negeri Qatar menyebut serangan tersebut juga melanggar Resolusi Dewan Keamanan PBB 1701.
“Negara Qatar mengecam keras serangan Israel di Lebanon selatan dan menganggapnya sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap hukum humaniter internasional serta Resolusi Dewan Keamanan PBB 1701,” demikian bunyi pernyataan resmi pemerintah Qatar.
Qatar juga mendesak komunitas internasional untuk mengambil langkah tegas guna menghentikan serangan yang terus berulang di wilayah Lebanon.
“Kementerian Luar Negeri menyerukan kepada komunitas internasional untuk memenuhi tanggung jawabnya dengan memaksa otoritas pendudukan Israel menghentikan serangan berulang mereka terhadap Lebanon dan menghormati konvensi serta hukum internasional,” lanjut pernyataan tersebut.
Selain itu, pemerintah di Doha menegaskan kembali dukungannya terhadap kedaulatan dan integritas wilayah Lebanon.
“Kementerian menegaskan sikap teguh Negara Qatar terhadap Republik Lebanon, persatuan, kedaulatan, dan integritas wilayahnya, serta dukungan penuh terhadap semua upaya yang meningkatkan stabilitas dan kemakmurannya,” tulis pernyataan itu.
Sebelumnya, serangan militer Israel di Lebanon dilaporkan telah menewaskan lebih dari 680 orang dan melukai sedikitnya 1.774 lainnya sejak eskalasi konflik pecah pada 2 Maret 2026.
Ketegangan meningkat setelah kelompok bersenjata Hezbollah menembakkan roket dari wilayah Lebanon menuju Israel pada 2 Maret. Serangan tersebut disebut sebagai balasan atas kematian pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, yang tewas dalam serangan awal yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel pada 28 Februari lalu.
Serangan terbaru ini menjadi eskalasi pertama sejak diberlakukannya gencatan senjata antara Israel dan Lebanon pada 27 November 2024. Ketegangan yang kembali meningkat dikhawatirkan memicu konflik lebih luas di kawasan Timur Tengah.
