JurnalPatroliNews – Bogor – Presiden RI Prabowo Subianto memberikan penegasan krusial terkait rencana pengiriman Pasukan Perdamaian Indonesia ke Gaza, Palestina.
Dalam diskusi terbuka “Presiden Prabowo Menjawab” di Hambalang, Kabupaten Bogor, Kamis (19/3/2026), Presiden menyatakan bahwa misi TNI di Palestina murni untuk perlindungan kemanusiaan, bukan untuk konfrontasi militer maupun pelucutan senjata (deweaponization) terhadap Hamas.
Prabowo menekankan bahwa perjuangan Indonesia sejak awal adalah membela kemerdekaan Palestina. Oleh karena itu, keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) memiliki batasan nasional (national caveats) yang sangat jelas dan tegas.
“Kita tegas, kita tidak mau terlibat dalam aksi militer terhadap Hamas. Kedua, kita tidak mau terlibat dalam mengambil senjata dari Hamas.
Yang kita mau adalah menjaga rakyat sipil dari serangan mana pun,” ujar Presiden Prabowo sebagaimana dikutip dari keterangan Badan Komunikasi Presiden (Bakom), Jumat (20/3/2026).
Lebih lanjut, Presiden menjelaskan bahwa pengiriman pasukan tersebut harus mengantongi persetujuan dari seluruh pihak terkait, terutama para tokoh Palestina dan kelompok Hamas secara de facto.
Selain itu, dukungan dari negara-negara mayoritas Muslim di BoP seperti Arab Saudi, Turki, Qatar, dan Mesir menjadi syarat mutlak bagi keberangkatan personel TNI.
Meski TNI AD telah menyiapkan hingga 8.000 personel untuk bergabung dalam International Stabilization Force (ISF), Presiden mengumumkan bahwa rencana tersebut saat ini sedang ditangguhkan (on hold).
Keputusan ini diambil menyusul eskalasi konflik antara Amerika Serikat-Israel dengan Iran yang membuat situasi keamanan di kawasan Timur Tengah menjadi sangat dinamis.
“Setelah terjadi perang begini, kita konsultasi, tapi de facto-nya adalah everything on hold. Saya sudah umumkan,” pungkasnya. Penangguhan ini dilakukan hingga mandat resmi PBB turun dan situasi di lapangan dinilai cukup kondusif untuk misi stabilisasi kemanusiaan yang bermartabat.
