JurnalPatroliNews – Jakarta – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan komitmennya yang tidak akan surut dalam menjalankan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi seluruh rakyat Indonesia.
Di tengah berbagai kritik yang menerpa, Presiden menekankan bahwa anggaran negara jauh lebih mulia digunakan untuk pemenuhan gizi rakyat ketimbang habis dikorupsi oleh oknum tidak bertanggung jawab.
“Saya akan bertahan sedapat mungkin. Daripada uang-uang dikorupsi, lebih baik rakyat saya bisa makan. Saya melihat sendiri di desa-desa, anak umur 11 tahun badannya seperti anak 4 tahun karena stunting. Saya yakin berada di jalan yang benar,” tegas Presiden Prabowo dalam pernyataannya di Hambalang, Minggu (22/3/2026).
Presiden menjelaskan bahwa program MBG bukan sekadar bantuan sosial, melainkan investasi jangka panjang untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia. Selain itu, program ini dirancang untuk memberikan multiplier effect atau efek berganda bagi perekonomian nasional.
Penciptaan Lapangan Kerja Masif Dalam kalkulasinya, Presiden memaparkan potensi penyerapan tenaga kerja yang sangat besar dari hulu ke hilir. Jika target 31 ribu dapur produksi tercapai, diperkirakan akan menyerap sedikitnya 1,5 juta pekerja langsung di area dapur.
“Tiap dapur mempekerjakan 50 orang, itu sudah 1,5 juta kerja. Belum lagi vendor-vendor supplier telur, wortel, dan sayur. Tiap vendor mempekerjakan sekitar 5 petani. Jadi ada tambahan 1,5 juta orang lagi yang bekerja. Total 3 juta lapangan kerja baru tercipta,” urai Prabowo optimistis.
Evaluasi Ketat dan Efisiensi Anggaran Dibalik ambisi tersebut, Presiden tidak menutup mata terhadap kendala di lapangan. Sebagai bentuk keseriusan dalam menjaga standar kualitas, pemerintah telah mengambil langkah tegas dengan menutup lebih dari seribu dapur produksi yang dinilai tidak memenuhi standar pelayanan dan kebersihan.
Mengenai sumber pendanaan, Prabowo memastikan bahwa program prioritas ini tidak akan membebani negara dengan utang baru.
Strategi utama yang ditempuh adalah melalui efisiensi anggaran kementerian/lembaga serta penutupan celah-celah kebocoran keuangan negara.
“Uang kita ada. Tinggal kita organisir, kita kurangi kebocoran anggaran,” pungkasnya menutup pembicaraan.
