JurnalPatroliNews – RABAT — Pemerintah Republik Ceko menyatakan dukungan kuat terhadap skema otonomi wilayah Sahara di bawah kedaulatan Maroko sebagai solusi paling realistis untuk mengakhiri konflik berkepanjangan di kawasan tersebut.
Pernyataan itu disampaikan dalam deklarasi bersama usai pertemuan antara Menteri Luar Negeri Maroko Nasser Bourita dan Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Ceko Petr Macinka di Rabat, Kamis (26/3/2026).
Dalam pernyataan tersebut, Praha menegaskan bahwa inisiatif otonomi di bawah kedaulatan Maroko merupakan solusi paling layak untuk menyelesaikan sengketa Sahara.
“Otonomi sejati di bawah kedaulatan Maroko merupakan solusi paling layak untuk sengketa atas Sahara,” demikian isi pernyataan bersama kedua negara.
Sebagai tindak lanjut konkret, Duta Besar Ceko untuk Maroko dijadwalkan akan mengunjungi wilayah Sahara. Langkah ini bertujuan membuka peluang kerja sama ekonomi, termasuk kunjungan pelaku usaha dari Ceko ke kawasan tersebut.
Selain itu, Kedutaan Besar Ceko di Rabat juga akan memperluas layanan konsulernya hingga mencakup wilayah Sahara, sebagaimana wilayah lain yang berada dalam teritorial Maroko.
Pemerintah Ceko juga menyambut adopsi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Resolusi Nomor 2797 tahun 2025, yang menjadi bagian dari upaya internasional dalam mendorong penyelesaian konflik.
Dalam deklarasi tersebut, Ceko kembali menegaskan bahwa proposal otonomi Maroko tahun 2007 merupakan dasar yang paling tepat, kredibel, dan realistis untuk mencapai solusi politik yang adil dan berkelanjutan.
Kedua negara juga menyatakan dukungan terhadap peran utusan pribadi Sekretaris Jenderal PBB dalam memfasilitasi proses politik menuju penyelesaian akhir sengketa regional tersebut.
Langkah ini menandai semakin kuatnya dukungan internasional terhadap pendekatan otonomi sebagai jalan tengah dalam konflik Sahara yang telah berlangsung selama puluhan tahun.
