Timur Tengah Memanas, PKB Wanti-wanti Lonjakan Harga Pupuk


JurnalPatroliNews – JAKARTA — Eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah memicu kekhawatiran terhadap stabilitas sektor pertanian nasional. Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKB, Hindun Anisah, mendesak pemerintah segera mengambil langkah mitigasi guna mengantisipasi dampak gangguan rantai pasok global.

Menurut Hindun, gejolak geopolitik di kawasan tersebut berpotensi meningkatkan biaya produksi pertanian, terutama menjelang musim tanam.

“Konflik di Timur Tengah bukan hanya isu geopolitik, tetapi ancaman nyata bagi rantai pasok pertanian kita. Pemerintah harus bergerak cepat. Jika tidak diantisipasi, petani akan menanggung beban biaya produksi yang sangat tinggi, dan target swasembada pangan kita bisa terancam,” ujarnya, Sabtu (28/3/2026).

Ia menjelaskan, meskipun Indonesia tidak sepenuhnya bergantung pada impor pupuk dari Timur Tengah, tekanan harga global tetap sulit dihindari. Data menunjukkan harga pupuk nitrogen global telah naik sekitar 32,4 persen, sementara urea melonjak hingga 50 persen sejak konflik berlangsung.

Selain faktor harga, Hindun juga menyoroti potensi gangguan logistik, terutama pada jalur distribusi internasional yang banyak melintasi Selat Hormuz. Gangguan di jalur tersebut dinilai dapat berdampak pada ketersediaan pasokan pupuk di dalam negeri.

Ia mengingatkan, kondisi ini berisiko memaksa petani mengurangi penggunaan pupuk atau bahkan menunda masa tanam, yang pada akhirnya dapat menekan produktivitas pertanian nasional.

“Jangan sampai saat musim tanam tiba, pupuk justru langka atau harganya tidak terjangkau. Kenaikan biaya operasional akibat fluktuasi harga energi global juga akan menekan margin kesejahteraan petani kita,” tegasnya.

Sebagai langkah antisipasi, Hindun mendorong pemerintah memperkuat cadangan pupuk nasional sekaligus mempercepat pengembangan produksi dalam negeri. Ia juga menekankan pentingnya optimalisasi sumber daya lokal, seperti penggunaan pupuk organik dan pemanfaatan energi terbarukan.

“Ketahanan pangan tidak boleh bergantung pada kondisi global yang tidak menentu. Pemerintah harus memastikan sektor pertanian tetap terlindungi dari gejolak geopolitik agar stok pangan rakyat tetap aman dan harganya stabil,” pungkasnya.